Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pejabat pemerintah Sudan Selatan menuturkan, sebagian wilayah negaranya yang tengah didera perang saudara kini menghadapi krisis kelaparan.
"Jumlah wilayah yang menghadapi krisis kelaparan semakin besar, beberapa kabupaten bahkan telah dikategorikan dalam tahap kelaparan," ujar Ketua Biro Statistik Nasional, Yesaya Chol Aruai, seperti diktuip
Reuters, Senin (20/2).
Akibat konflik sipil yang terjadi sejak Desember 2013 lalu ini, sejumlah aktivitas panen petani terhenti. Sementara itu, inflasi mencapai 800 persen pada tahun lalu, menyebabkan harga impor pangan tak terjangkau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Aruai, dampak perang sipil dan inflasi yang terus meningkat membuat setidaknya 4,9 juta warga Sudan Selatan berisiko terjangkit kelaparan antara Februari hingga April. Jumlah ini akan menaingkat menjadi 5,5 juta pada Juli mendatang.
PBB menilai, suatu wilayah dapat dikategorikan terancam wabah kelaparan ketika setidaknya 20 persen rumah tangga mengalami kekurangan pangan ekstrem.
Selain itu, jika sekitar 30 persen warga kekurangan gizi akut dan dua orang meninggal di antara 10 ribu yang kritis setiap hari, juga dapat mencirikan suatu negara tengah didera krisis kelaparan.
"Kelaparan telah menjadi kenyataan tragis dan ketakutan bagi warga di Sudan Selatan yang telah kami sadari," ujar perwakilan organisasi pangan dan pertanian PBB (FAO), Serge Tissot.
Meski negara di Afrika utara ini kaya akan minyak bumi, perang saudara menyengsarakan warganya. Konflik sipil dimulai ketika Presiden Salva Kii memecat wakilnya.
Pertempuran antara pemerintah dan pemberontak yang dimulai 15 Desember 2013 lalu ini dikabarkan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang dan menelantarkan 3 juta warga.
Sejak itu, pertempuran kian memecah belah warga Sudan Selatan berdasarkan etnis, yang dikhawatirkan PBB bisa memicu potensi genosida.
Dalam laporan PBB yang dirilis awal pekan ini, situasi Sudan Selatan seperti ini bisa memperpanjang krisis pangan di negara itu hingga 2018.
Perang saudara kian menghambat pengiriman bantuan internasional lantaran banyak kasus penjarahan dan pembunuhan petugas kemanusiaan oleh sejumlah kelompok tertentu.
Selain itu, banyak wilayah yang masih sulit dijangkau transportasi. Enam tahun usai memerdekakan diri dari Sudan, Sudan Selatan dengan luas wilayah sebesar Texas, hanya memiliki setidaknya 200 kilometer jalan beraspal.
(has)