Kritik Pemerintah Sudan Selatan, Wartawan Asing Dideportasi

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 08/12/2016 02:23 WIB
Kritik Pemerintah Sudan Selatan, Wartawan Asing Dideportasi Seorang wartawan asing dideportasi oleh pemerintah Sudan Selatan lantaran telah mengkritik pemerintahan negara itu. (Reuters/Jok Solomun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang wartawan asing mengaku telah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Sudan usai menerbitkan laporan yang berisikan kritik bagi pemerintah negara itu.

"Kemarin, saya ditahan lalu dideportasi oleh sejumlah petugas keamanan nasional Sudan Selatan tanpa diberikan alasan resmi apa pun. Mereka hanya menyatakan bahwa laporan saya terlalu mengkritisi pemerintah. Ini pelanggaran atas kebebasan pers," ungkap Justin Lynch, seorang wartawan internasional kantor berita Associated Press (AP) melalui akun twitternya seperti dikutip Reuters, Rabu (7/12).

Pihak AP membela Lynch dalam insiden ini. Wakil Presiden pemberitaan internasional AP, Ian Phillips, menyebutkan setiap langkah yang dengan sengaja menekan legitimasi serta kebenaran 
jurnalisme adalah bentuk kejahatan perang dan patut dihukum.


"Kami berharap pemerintah Sudan Selatan akan mempertimbangkan kembali tindakannya itu," tutur Phillips.

Menanggapi hal ini, juru bicara kantor Kepresidenan Sudan Selatan, Ateny Wek Ateny menyebutkan dirinya tidak menyadari adanya insiden deportasi ini sehingga pemerintah tidak dapat memberikan komentar. 

Selama perang saudara berlangsung, sejumlah wartawan di Sudan Selatan sering mengeluhkan kekerasan pada media yang tak jarang dilakukan oleh otoritas berwenang.

Berdasarkan Komite Perlindungan Jurnalis, tercatat ada lima wartawan yang tewas di Sudan Selatan pada 2015 lalu.

Pada November, petugas keamanan Sudan Selatan menutup sementara operasional Eye Radio di Juba, salah satu stasiun radio populer yang didukung oleh Amerika Serikat, tanpa memberikan alasan.

Dua bulan sebelumnya, pada September, pihak berwenang juga menghentikan operasional kantor surat kabar Nation Mirror tanpa memberikan alasan jelas. Sebelum ditutup, surat kabar itu berhasil menyingkap laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana negara oleh sejumlah pemimpin Sudan Selatan.

Penahanan wartawan juga pernah terjadi pada Juli lalu, di mana pihak berwenang menahan seorang editor surat kabar lantaran menulis artikel yang mengkritik pemimpin Sudan Selatan terkait kekerasan akibat perang saudara.

Meraih kemerdekaan pada 2011 lalu, Sudan Selatan menghadapi perang sipil selama dua tahun sejak 2013 lalu akibat perseteruan politik panjang antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya, Riek Machar, yang masing-masing berasal dari etnis yang berbeda.

Konflik yang kerap diwarnai oleh pertempuran antar etnis ini sedikitnya menewaskan 272 tewas.

Kesepakatan damai yang telah ditandatangani pada 2015 lalu dinilai tidak cukup kuat menghindari negara baru itu dari konflik internal yang kini masih kerap berlanjut.


[Gambas:Video CNN] (aal)