Jokowi ke Australia, Ahok dan Islam Militan Jadi Sorotan
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Feb 2017 02:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Australia khawatir atas meningkatnya intoleransi agama dan tumbuhnya kekuatan politik Islamis militan di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur HRW Australia Elaine Pearson saat merespons kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Australia, Sabtu (25/2).
"Konstruksi hukum di Indonesia membantu diskriminasi dan persekusi atas nama agama, sehingga aturan soal penghujatan dapat digunakan untuk menargetkan kelompok agama minoritas dan bahkan politisi seperti Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok)," kata Pearson dalam keterangan tertulis.
Dia meminta pemerintah Australia yang bertemu Jokowi untuk mengingatkan persoalan itu. Pearson menambahkan, Jokowi perlu menggunakan kekuatannya selaku presiden untuk menghilangkan hukum dan peraturan yang diskriminatif.
Selain itu, kata Pearson, Jokowi perlu menegaskan bahwa kelompok Islam militan serta polisi atau pejabat pemerintah akan menerima konsekuensi jika terbukti terlibat dalam tindakan diskrimnatif dan kekerasan atas nama agama.
"Jika Jokowi gagal bertindak atas intoleransi agama, keamanan wilayah kami berada dalam masalah," katanya.
HRW menilai Indonesia memiliki masalah atas memburuknya intoleransi agama dan tumbuh kekuatan politik Islamis militan. Sejak Presiden Soeharto dipaksa mundur pada 1998, kekuatan lama yang sebelmnya ditekan - termasuk kelompok militan agama - kini muncul kembali.
Kelompok-kelompok Islam militan sering menggunakan kekerasan dan melabelkan pemeluk agama non-Muslim, termasuk Kristen dan Yahudi, sebagai kafir. Bahkan kelompok tersebut juga menyerang Muslim yang tidak sejalan dan dengan mudah melabelkan kelompok lain sebagai kafir.
Jokowi pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia "telah pergi terlalu jauh." Dia menyebut tumbuhnya fundamentalisme Islam dan sektarianisme dalam era kebebasan politik saat ini telah membuka jalan bagi praktik politik yang ekstrem. (pmg)
"Konstruksi hukum di Indonesia membantu diskriminasi dan persekusi atas nama agama, sehingga aturan soal penghujatan dapat digunakan untuk menargetkan kelompok agama minoritas dan bahkan politisi seperti Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok)," kata Pearson dalam keterangan tertulis.
Dia meminta pemerintah Australia yang bertemu Jokowi untuk mengingatkan persoalan itu. Pearson menambahkan, Jokowi perlu menggunakan kekuatannya selaku presiden untuk menghilangkan hukum dan peraturan yang diskriminatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Pearson, Jokowi perlu menegaskan bahwa kelompok Islam militan serta polisi atau pejabat pemerintah akan menerima konsekuensi jika terbukti terlibat dalam tindakan diskrimnatif dan kekerasan atas nama agama.
"Jika Jokowi gagal bertindak atas intoleransi agama, keamanan wilayah kami berada dalam masalah," katanya.
HRW menilai Indonesia memiliki masalah atas memburuknya intoleransi agama dan tumbuh kekuatan politik Islamis militan. Sejak Presiden Soeharto dipaksa mundur pada 1998, kekuatan lama yang sebelmnya ditekan - termasuk kelompok militan agama - kini muncul kembali.
Kelompok-kelompok Islam militan sering menggunakan kekerasan dan melabelkan pemeluk agama non-Muslim, termasuk Kristen dan Yahudi, sebagai kafir. Bahkan kelompok tersebut juga menyerang Muslim yang tidak sejalan dan dengan mudah melabelkan kelompok lain sebagai kafir.
Jokowi pernah menyatakan, demokrasi di Indonesia "telah pergi terlalu jauh." Dia menyebut tumbuhnya fundamentalisme Islam dan sektarianisme dalam era kebebasan politik saat ini telah membuka jalan bagi praktik politik yang ekstrem. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK