Oposisi Desak Penangguhan Kebijakan Park Geun-hye

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat, partai oposisi utama Korea Selatan, meminta pemerintah segera menangguhkan sejumlah kebijakan utama dan kontroversial yang pernah diterapkan Park Geun-hye yang resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Agung lantaran terjerat kasus korupsi.

Permintaan ini disampaikan oleh Pemimpin Partai Demokrat, Choo Mi-ae, kepada Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn, yang kini mengambil alih kekuasan eksekutif Park.

"Jika Hwang tidak mau mundur sendiri, kami mendesak dia untuk segera menghentikan semua kebijakan diplomatik dan keamanan yang salah dalam pemerintah masa lalu serta kebijakan yang berdampak buruk bagi rakyat," kata Choo seperti dikutip kantor berita Yonhap, Jumat (10/3).

Selama ini, Partai Demokrat memprotes sejumlah kebijakan utama Park, termasuk rencana pengerahan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), di Korea Selatan.

Pilihan Redaksi Sidang Perdana, Bos Samsung Bantah Seluruh Dakwaan Korupsi Presiden Korea Selatan Resmi Dimakzulkan Korea Selatan Tingkatkan Keamanan Jelang Sidang Pemakzulan Oposisi Anggap Pemakzulan Presiden Korsel Kemenangan Rakyat

Selain itu, Partai Demokrat juga mendesak jaksa segera memproses hukum Park. Sebab, dengan dicopot jabatan eksekutifnya, presiden perempuan pertama Korsel itu telah kehilangan kekebalan eksekutifnya sehingga kini dapat diadili.

Choo juga meminta pemerintah mulai fokus menyelenggarakan pemilu yang direncanakan berlangsung 60 hari ke depan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

Park dicopot dari kursi kepresidenan setelah kedapatan membantu Choi Soon-sil, kerabat dekatnya, menekan sejumlah konglomerat Korsel menggelontorkan jutaan dolar uang bagi dua yayasan pribadi.

Choi merupakan pusat dari skandal korupsi ini. Choi sendiri telah ditahan atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan memanfaatkan kedekataannya dengan orang nomor satu di negara itu.

Skandal korupsi ini juga menggiring bos Samsung Group, Jay Y Lee, salah satu perusahaan pendonor terbesar bagi yayasan Choi.

Lee ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyuapan dan persekongkolan dengan pemerintah dalam merger dua anak perusahaan Samsung pada 2015 lalu.

Meski selama ini Park telah meminta maaf akibat kekacauan politik yang ia sebabkan, presiden perempuan pertama itu tetap menampik segala tudingan penyalahgunaan kewenangan itu.

Di tempat terpisah, salah satu ajudan presiden di Gedung Biru mengatakan bahwa mereka sedang membahas langkah ke depan bagi Park untuk menghadapi konsekuensi pemakzulan ini.

"Kami sedang membicarakan hal ini. Kami akan putuskan setelah semua hal diluruskan," tutur seorang ajudan Park yang tak ingin diungkap identitasnya. (has)