Turki Tunda Hubungan Diplomatik Tingkat Tinggi dengan Belanda

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Turki menyatakan akan menunda hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan Belanda setelah menterinya dilarang berbicara dalam unjuk rasa di Rotterdam, akhir pekan lalu.

Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus, juru bicara utama pemerintahan Turki, juga mengatakan pihaknya mungkin akan mengevaluasi ulang kesepakatannya dengan Uni Eropa untuk menahan arus imigran dari Turki ke Eropa.

Pilihan Redaksi Perselisihan Turki-Belanda Larangan Memasuki Belanda Membuat Geram Menlu Turki Menelisik Rancangan Reformasi Konstitusi Kontroversial Turki Belanda Peringatkan Warga di Turki soal Ketegangan diplomatik

"Kami melakukan persis apa yang mereka lakukan kepada kami. Kami tidak akan memperbolehkan pesawat yang membawa diplomat atau perwakilan Belanda untuk mendarat di Turki atau menggunakan wilayah udara kami," kata Kurtulmus dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (14/3).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyebut pemerintah Belanda bertindak seperti "sisa-sisa Nazi" karena menteri-menterinya dilarang berbicara di depan unjuk rasa dalam rangka menggalang suara jelang referendum di negaranya.

Referendum itu bertujuan untuk meminta persetujuan rakyat soal amandemen konstitusi yang akan menambah kekuasaan Erdogan. Dalam rancangan amandemen tersebut, presiden Turki nantinya akan diperbolehkan untuk mengeluarkan dekrit dan mempertahankan hubungan dengan partai politik pengusungnya.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan perubahan ini akan membuat pemerintah Turki akan bertindak otoriter. Selain Belanda, Jerman pun menolak unjuk rasa penggalangan suara serupa, beberapa waktu sebelumnya.