Ikuti Belanda, Austria Akan Larang Menteri Turki Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Kanselir Austria Christian Kern menyatakan akan melarang menteri-menteri Turki berkampanye menggalang suara referendum di negaranya.

Referendum itu bertujuan untuk meminta pendapat rakyat soal amandemen konstitusi yang bakal menambah kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pilihan Redaksi Larangan Memasuki Belanda Membuat Geram Menlu Turki Menelisik Rancangan Reformasi Konstitusi Kontroversial Turki Belanda Peringatkan Warga di Turki soal Ketegangan Diplomatis Turki Tunda Hubungan Diplomatik Tingkat Tinggi dengan Belanda

Demonstrasi serupa sebelumnya dibubarkan paksa di Belanda dan dua menteri Ankara dilarang berbicara dihadapan expatriat Turki yang berunjuk rasa di depan konsulatnya.

Ketika ditanya apakah akan melakukan tindakan serupa, Kern menyatakan "kami akan mencoba melarangnya dengan alasan keamanan publik." Pernyataan ini disampaikan kepada ORF, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (14/3).

Kemarin, Erdogan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Belanda dan membawa persoalan ini ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa.

Dia juga menyebut pemerintahan Belanda sebagai "sisa-sisa Nazi." Kekerasan pun pecah di jalanan Negeri Kincir Angin.

Kini, pemerintah Turki juga menyatakan akan menunda hubungan diplomatik tingkat tinggi antara kedua negara.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan amandemen konstitusi Turki akan membuat pemerintah akan bertindak otoriter. Selain Belanda, Jerman pun menolak unjuk rasa penggalangan suara serupa, beberapa waktu sebelumnya.