Turki Sebut Uni Eropa Pilih Kasih dalam Demokrasi
CNN Indonesia
Rabu, 15 Mar 2017 05:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Turki menyebut Uni Eropa menjalankan nilai demokrasi secara selektif dan menilai organisasi itu tidak seharusnya membela pelarangan demonstrasi yang dilakukan Belanda.
Ankara menunda hubungan diplomatik tingkat tinggi setelah otoritas Belanda mencegah menteri-menteri Turki untuk berbicara di depan demonstrasi ekspatriat Turki di Rotterdam.
Tindakan yang disebut Turki melanggar hak asasi manusia ini memperburuk hubungan negara yang berada di perbatasan Asia tersebut dengan Eropa.
Dalam pernyataan pers bersama, kepala bidang hubungan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan komisioner pengembangan, Johannes Hahn, meminta Turki menghentikan komentar berlebihannya agar tidak memperkeruh suasana.
"Uni Eropa menjalankan nilai demokratis dan hak dasar dan kebebasan secara selektif," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan yang dikuutip Reuters, Selasa (14/4).
"Sangat disayangkan Uni eropa bersembunyi di belakang solidaritas negara anggotanya dan membela Belanda, yang jelas melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Eropa."
Pernyataan Mogherini dan Hahn, menurut Kementerian, adalah "penilaian yang tidak akurat" terhadap Turki.
"Harus dipahami bahwa pernyataan Uni Eropa ... justru memicu tindakan ekstrem seperti xenophobia dan sentimen anti-Turki," bunyi lanjutan pernyataan Kemlu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berupaya utuk mengumpulkan suara warga Turki dalam referendum April nanti, menuduh pemerintah Belanda bertindak seperti "sisa-sisa Nazi" karena melarang menterinya berbicara.
Referendum itu bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan presiden Turki, memberinya hak untuk mengeluarkan dekrit dan mempertahankan hubungan dengan partai politik pengusung.
Akibat insiden ini, Erdogan menjatuhkan sanksi berupa pengusiran duta besar dan pelarangan penerbangan diplomatik Belanda.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan sanksi tersebut "tidak terlalu buruk" tapi tidak sepantasnya dijatuhkan karena negaranya punya lebih banyak alasan untuk marah terhadap Turki.
Ankara menunda hubungan diplomatik tingkat tinggi setelah otoritas Belanda mencegah menteri-menteri Turki untuk berbicara di depan demonstrasi ekspatriat Turki di Rotterdam.
Tindakan yang disebut Turki melanggar hak asasi manusia ini memperburuk hubungan negara yang berada di perbatasan Asia tersebut dengan Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Uni Eropa menjalankan nilai demokratis dan hak dasar dan kebebasan secara selektif," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan yang dikuutip Reuters, Selasa (14/4).
"Sangat disayangkan Uni eropa bersembunyi di belakang solidaritas negara anggotanya dan membela Belanda, yang jelas melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Eropa."
Pernyataan Mogherini dan Hahn, menurut Kementerian, adalah "penilaian yang tidak akurat" terhadap Turki.
"Harus dipahami bahwa pernyataan Uni Eropa ... justru memicu tindakan ekstrem seperti xenophobia dan sentimen anti-Turki," bunyi lanjutan pernyataan Kemlu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berupaya utuk mengumpulkan suara warga Turki dalam referendum April nanti, menuduh pemerintah Belanda bertindak seperti "sisa-sisa Nazi" karena melarang menterinya berbicara.
Referendum itu bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan presiden Turki, memberinya hak untuk mengeluarkan dekrit dan mempertahankan hubungan dengan partai politik pengusung.
Akibat insiden ini, Erdogan menjatuhkan sanksi berupa pengusiran duta besar dan pelarangan penerbangan diplomatik Belanda.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan sanksi tersebut "tidak terlalu buruk" tapi tidak sepantasnya dijatuhkan karena negaranya punya lebih banyak alasan untuk marah terhadap Turki.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK