Menlu Jerman Temui LSM Oposisi, PM Israel Ancam Batal Bertemu
CNN Indonesia
Selasa, 25 Apr 2017 15:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Isreal Benjamin Netanyahu mengancam membatalkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel pada Selasa (25/4), atas rencana diplomat tersebut untuk juga bertemu dengan kelompok hak asasi manusia, Breaking The Silence dan B'Tselem, yang kritis terhadap pemerintahan Israel.
Mengutip AFP, juru bicara Israel yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi ancaman tersebut.
Breaking The Silence berupaya mendokumentasikan dugaan penyiksaan yang dilakukan militer Israel di wilayah Palestina, sementara B'Tselem menangani berbagai isu kemanusiaan selain menentang keras pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.
Pembatalan pertemuan antara Netanyahu dan Gabriel merupakan langkah yang jarang terjadi, namun di sisi lain, hal itu sejalan dengan sikap pemerintah sayap kanan Israel saat ini, terhadap kelompok-kelompok yang dituduhkan memiliki agenda politik.
“Kami mengetahui dari media-media Israel bahwa Perdana Menteri Netanyahu, yang sering saya temui, ingin membatalkan pertemuan karena kami ingin bertemu dengan wakil dari warga sipil yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Gabriel kepada televisi Jerman, ZDF.
“Sulit bagi saya membayangkan hal ini karena itu akan menjadi hal yang sangat disesalkan. Normal bagi kami untuk berbicara dengan perwakilan warga sipil saat kunjungan ke luar negeri.”
Gabriel juga menambahkan, dia tidak akan berpikir membatalkan pertemuan dengan Netanyahu, jika PM Israel itu hendak bertemu dengan organisasi yang kritis terhadap pemerintah Jerman.
Namun, hal itu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pejabat asing yang berkunjung ke Israel juga kerap berselisih soal pertemuan kenegaraan.
Pada bulan Februari, Israel menegur duta besar Belgia setelah Perdana Menteri Charles Michel, bertemu dengan B'Tselem dan Breaking The Silence saat berkunjung ke Israel.
Namun, tidak ada teguran publik dari pemerintah saat Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson bertemu dengan LSM anti perdamaian Peace Now saat berkunjung pada bulan Maret.
Israel telah menduduki Tepi Barat selama 50 tahun dan bangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina memicu kritik intens dari komunitas internasional.
Permukiman Israel dianggap ilegal di bawah hukum internasional dan menjadi hambatan utama bagi upaya perdamaian, karena dibangun di atas tanah Palestina, yang diharapkan menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.
Mengutip AFP, juru bicara Israel yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi ancaman tersebut.
Breaking The Silence berupaya mendokumentasikan dugaan penyiksaan yang dilakukan militer Israel di wilayah Palestina, sementara B'Tselem menangani berbagai isu kemanusiaan selain menentang keras pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami mengetahui dari media-media Israel bahwa Perdana Menteri Netanyahu, yang sering saya temui, ingin membatalkan pertemuan karena kami ingin bertemu dengan wakil dari warga sipil yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Gabriel kepada televisi Jerman, ZDF.
“Sulit bagi saya membayangkan hal ini karena itu akan menjadi hal yang sangat disesalkan. Normal bagi kami untuk berbicara dengan perwakilan warga sipil saat kunjungan ke luar negeri.”
Gabriel juga menambahkan, dia tidak akan berpikir membatalkan pertemuan dengan Netanyahu, jika PM Israel itu hendak bertemu dengan organisasi yang kritis terhadap pemerintah Jerman.
Namun, hal itu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pejabat asing yang berkunjung ke Israel juga kerap berselisih soal pertemuan kenegaraan.
Pada bulan Februari, Israel menegur duta besar Belgia setelah Perdana Menteri Charles Michel, bertemu dengan B'Tselem dan Breaking The Silence saat berkunjung ke Israel.
Namun, tidak ada teguran publik dari pemerintah saat Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson bertemu dengan LSM anti perdamaian Peace Now saat berkunjung pada bulan Maret.
Israel telah menduduki Tepi Barat selama 50 tahun dan bangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina memicu kritik intens dari komunitas internasional.
Permukiman Israel dianggap ilegal di bawah hukum internasional dan menjadi hambatan utama bagi upaya perdamaian, karena dibangun di atas tanah Palestina, yang diharapkan menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK