Mengintip Skenario Pemakzulan Presiden Trump
CNN Indonesia
Jumat, 19 Mei 2017 14:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Kongres Amerika Serikat mulai menyuarakan keinginan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Perwakilan Partai Demokrat, Al Green, secara resmi menyampaikan itu di Dewan dan kini wacana itu mulai merambah ke pengusung Trump sendiri, Republik.
Jika mendapatkan lebih banyak dukungan, wacana ini bisa saja teralisasi, membuat Trump menjadi presiden ketiga Negeri Paman Sam yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Namun, apakah hal itu bisa terjadi dalam waktu dekat?
Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, menyebut pemakzulan sebagai "metode pemeriksaan nasional terhadap pejabat publik."
Presiden Trump memang terus menerus dijerat kontroversi dan skandal sejak pertama kali menjabat, Januari lalu. Namun, ide pemakzulan tampaknya justru malah bisa memperkeruh suasana dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini.
Catatan CNN, pejabat tinggi Demokrat seperti Nancy Pelosi dan Adam Schiff belum sampai ke tahap itu. Sementara, untuk melancarkan proses pemakzulan, dibutuhkan kesatuan suara Partai Demokrat dan sejumlah besar pembelot dari Partai Republik.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut.
Belum lagi, pemakzulan dalam sistem pemerintahan AS adalah proses yang rumit. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk memahami rangkaian menuju penggulingan seorang presiden dalam konstitusi Amerika.
Pada Pasal I bagian 2, disebutkan "Dewan Perwakilan harus memilah anggotanya dan pejabat-pejabat lain; dan harus mendapatkan kekuasaan tunggal untuk memakzulkan."
Sementara itu, Pasal II bagian 3 menjelaskan bahwa Senat mempunyai kekuasaan tunggal untuk menguji semua upaya pemakzulan di bawah sumpah.
"Ketika Presiden Amerika Serikat disidangkan, Kepala Kehakiman mesti memimpin: dan tidak ada orang yang bisa didakwa tanpa persetujuan dua per tiga anggota yang hadir."
"Keputusan dalam kasus pemakzulan tidak boleh melebihi pelengseran dari jabatan dan diskualifikasi dari jabatan kehormatan, kepercayaan atau keuntungan di bawah Amerika Serikat."
"Namun partai yang dituntut walau demikian mesti bertanggung jawab dan menjadi subjek penuntutan, persidangan, putusan dan hukuman, berdasarkan hukum."
Pada Pasal II bagian 4: "Presiden, Wakil Presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat mesti dilengserkan dari jabatan dalam pemakzulan karena, dan pendakwaan atas, pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan tingkat dan perbuatan tercela tingkat tinggi lain."
Artinya, mesti ada bukti yang menunjukkan Trump melakukan pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi. Yang mesti ditekankan adalah, Trump tidak bisa dimakzulkan hanya atas kejahatan dan perbuatan tercela biasa.
[Gambas:Video CNN]
Walau demikian, perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi masih diperdebatkan. Andai kata maslaah Comey atau hal lain yang dilakukan Trump masuk klasifikasi tersebut, lalu apa selanjutnya?
Dewan Perwakilan akan memberi kewenangan untuk salah satu komitenya untuk menginvestigasi dan mempertimbangkan pemakzulan. Biasanya, kewenangan itu diserahkan kepada komite yudisial.
Komite tersebut menjalankan investigasi dan melihat pasal-pasal untuk pemakzulan. Lalu, mereka melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan menyerahkan sebagian atau seluruh pasal tersebut kepada Dewan.
Jika komite memutuskan pemakzulan, mereka mempersiapkan laporan ke Dewan, yang kemudian akan memperdebatkan dan memungut suara terkait hal tersebut. Dewan bisa menyetujui sebagian pasal dan menepikan lainnya. Misalnya, pada kasus Bill Clinton, mereka menyetujui dua dari empat pasal yang diajukan.
Jika Dewan memutuskan pemakzulan dengan suara mayoritas, pasal-pasal yang disepakati akan diserahkan ke Senat dan disidangkan. Kepala Kehakiman John Roberts akan memimpin sidang tersebut, sesuai dengan konstitusi.
Anggota Dewan Perwakilan berperan sebagai penuntut dan senator menjadi juri. Para senator, setelah itu bertemu dalam sesi tertutup dan memungut suara untuk menjatuhkan dakwaan dan melengserkan presiden. Hal tersebut membutuhkan suara duapertiga mayoritas atau 67 senator--jumlah yang tidak sedikit.
Saat ini, Partai Republik menguasai mayoritas Dewan Perwakilan dengan perbandingan 238-193 kursi. Trump adalah presiden yang diusung Republik, sehingga upaya pemakzulan membutuhkan banyak pembelotan dari politikus partai tersebut.
Di Senat pun, Republik saat ini mempunyai 52 senator. Dengan demikian, 19 di antara mereka mesti membelot dan memutuskan untuk mendakwa presiden, dengan asumsi semua senator Demokrat sepakat memakzulkannya.
Hingga kini, bahkan masih belum banyak anggota Partai Republik yang menyatakan kasus hubungan Trump-Rusia membutuhkan penyelidik khusus. Baru ada dua orang yang menyatakan dukungan ke arah pemakzulan sang Presiden yakni Justin Amash dan Carlos Curbelo.
Walau demikian, kedua anggota Kongres itu memang kerap melontarkan kritik terhadap Trump dan bahkan tidak memilihnya saat pemilu November lalu. Dengan keadaan saat ini, kemungkinan besar, Trump masih akan dilindungi oleh partainya sendiri.
Jika mendapatkan lebih banyak dukungan, wacana ini bisa saja teralisasi, membuat Trump menjadi presiden ketiga Negeri Paman Sam yang dimakzulkan setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Namun, apakah hal itu bisa terjadi dalam waktu dekat?
Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, menyebut pemakzulan sebagai "metode pemeriksaan nasional terhadap pejabat publik."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Trump Merasa Jadi Korban Pembunuhan Karakter |
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut.
Belum lagi, pemakzulan dalam sistem pemerintahan AS adalah proses yang rumit. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk memahami rangkaian menuju penggulingan seorang presiden dalam konstitusi Amerika.
Pada Pasal I bagian 2, disebutkan "Dewan Perwakilan harus memilah anggotanya dan pejabat-pejabat lain; dan harus mendapatkan kekuasaan tunggal untuk memakzulkan."
"Ketika Presiden Amerika Serikat disidangkan, Kepala Kehakiman mesti memimpin: dan tidak ada orang yang bisa didakwa tanpa persetujuan dua per tiga anggota yang hadir."
"Keputusan dalam kasus pemakzulan tidak boleh melebihi pelengseran dari jabatan dan diskualifikasi dari jabatan kehormatan, kepercayaan atau keuntungan di bawah Amerika Serikat."
"Namun partai yang dituntut walau demikian mesti bertanggung jawab dan menjadi subjek penuntutan, persidangan, putusan dan hukuman, berdasarkan hukum."
Lihat juga:Anggota Kongres AS Tuntut Pemakzulan Trump |
Artinya, mesti ada bukti yang menunjukkan Trump melakukan pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi. Yang mesti ditekankan adalah, Trump tidak bisa dimakzulkan hanya atas kejahatan dan perbuatan tercela biasa.
[Gambas:Video CNN]
Walau demikian, perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan kejahatan dan perbuatan tercela tingkat tinggi masih diperdebatkan. Andai kata maslaah Comey atau hal lain yang dilakukan Trump masuk klasifikasi tersebut, lalu apa selanjutnya?
Dewan Perwakilan akan memberi kewenangan untuk salah satu komitenya untuk menginvestigasi dan mempertimbangkan pemakzulan. Biasanya, kewenangan itu diserahkan kepada komite yudisial.
Jika komite memutuskan pemakzulan, mereka mempersiapkan laporan ke Dewan, yang kemudian akan memperdebatkan dan memungut suara terkait hal tersebut. Dewan bisa menyetujui sebagian pasal dan menepikan lainnya. Misalnya, pada kasus Bill Clinton, mereka menyetujui dua dari empat pasal yang diajukan.
Jika Dewan memutuskan pemakzulan dengan suara mayoritas, pasal-pasal yang disepakati akan diserahkan ke Senat dan disidangkan. Kepala Kehakiman John Roberts akan memimpin sidang tersebut, sesuai dengan konstitusi.
Anggota Dewan Perwakilan berperan sebagai penuntut dan senator menjadi juri. Para senator, setelah itu bertemu dalam sesi tertutup dan memungut suara untuk menjatuhkan dakwaan dan melengserkan presiden. Hal tersebut membutuhkan suara duapertiga mayoritas atau 67 senator--jumlah yang tidak sedikit.
Di Senat pun, Republik saat ini mempunyai 52 senator. Dengan demikian, 19 di antara mereka mesti membelot dan memutuskan untuk mendakwa presiden, dengan asumsi semua senator Demokrat sepakat memakzulkannya.
Hingga kini, bahkan masih belum banyak anggota Partai Republik yang menyatakan kasus hubungan Trump-Rusia membutuhkan penyelidik khusus. Baru ada dua orang yang menyatakan dukungan ke arah pemakzulan sang Presiden yakni Justin Amash dan Carlos Curbelo.
Walau demikian, kedua anggota Kongres itu memang kerap melontarkan kritik terhadap Trump dan bahkan tidak memilihnya saat pemilu November lalu. Dengan keadaan saat ini, kemungkinan besar, Trump masih akan dilindungi oleh partainya sendiri.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK