RI Sebut Trump Menyimpang soal Perjanjian Iklim

Jakarta, CNN Indonesia -- Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menyatakan penyesalan atas sikap Presiden Donald Trump yang akhirnya memutuskan menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan penanggulangan perubahan iklim internasional.

“Keputusan AS ini tidak sejalan dengan kerja sama internasional dalam upaya melakukan mitigasi dan adaptasi mengatasi dampak dari perubahan iklim yang kian terasa,” tutur juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jumat (2/5).

Perjanjian Iklim Paris disepakati pada 2015 silam dan telah diratifikasi 147 negara termasuk AS. Perjanjian ini bertujuan mengurangi pengeluaran emisi gas pembakaran global.

Lihat juga: Trump Tarik AS dari Perjanjian Iklim, Pemimpin Dunia Kecewa

Kesepakatan ini juga dibentuk sebagai upaya memperlambat peningkatan suhu global sehingga tak melebihi 2 derajat celcius di atas tingkat pra-industri pada 2100 nanti.

Indonesia menganggap perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan kerja sama konkret seluruh pihak mulai dari negara maju, negara berkembang, hingga kelompok pebisnis, kata Arrmanatha.

Dalam kesepakatan itu, AS bersama anggota lain yang meratifikasi berkomitmen mengurangi pengeluaran emisi negara sebesar 26-28% dalam satu dekade ke depan.

Namun, harapan berada diujung tanduk setelah Trump mengumumkan pengunduran diri Amerika Serikat dari perjanjian iklim tersebut, satu langkah yang dikecam oleh sekutu negaranya dan para pebisnis.

Lihat juga: Merkel: Eropa Tak Bisa Terus Andalkan Amerika

Sebab, sebagai penghasil karbon terbesar kedua di dunia, Amerika disebut hanya mempersulit upaya global menanggulangi perubahan iklim dengan mengambil langkah tersebut.

Sepanjang 2015, AS mengeluarkan sedikitnya 5,1 juta kiloton karbon dioksida ke udara, setara dengan total pengeluaran gas karbon 28 negara Uni Eropa.

Sebelum Trump menjabat, Presiden Barack Obama berupaya mengurangi pengeluaran emisi negara dengan berbagai cara, salah satunya melalui penerapan 2013 Climate Action Plan.

Namun konglomerat yang jadi orang nomor satu Negeri Paman Sam itu malah menandatangani sejumlah perintah eksekutif mempermudah bisnis penghasil emisi besar seperti batu bara untuk meningkatkan produksi.

Lihat juga: Menlu Negara Arktik Desak AS Ikut Perangi Pemanasan Global

Bahkan, Trump tak segan menghapus rencana aksi iklim AS tahun 2013 itu dan menganggap perubahan iklim hanya tipuan.

Terlepas dari semua itu, Arrmanatha menyebut langkah AS mengundurkan diri dari kesepakatan ini tak melemahkan dan mengurangi komitmen Indonesia dalam perjanjian tersebut.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2016 lalu. Rancangan Undang-Undang Perjanjian Paris juga telah disepakati DPR dalam rapat paripurna pada 19 Oktober lalu.

“Hal ini tak melemahkan niat kita. Indonesia terus berkomitmen berkontribusi mencari solusi dalam menangani masalah perubahan iklim,” tutur Arrmanatha menambahkan.