Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin partai oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, mendesak Perdana Menteri Theresa May untuk mundur setelah jajak pendapat awal hasil pemilihan umum menunjukkan indikasi kuat kekalahan Partai Konservatif.
"Saya rasa ini cukup untuk mengatakan dan membuka jalan bagi pemerintahan yang benar-benar mewakilkan semua rakyat di negara ini," ujar Corbyn, sebaimana dikutip
Reuters, Jumat (9/6).
Pernyataan ini dilontarkan oleh Corbyn setelah sejumlah jajak pendapat hasil pemilu menunjukkan Partai Konservatif tak mendapatkan mayoritas kursi di parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jajak pendapat yang dirilis oleh
BBC, contohnya, memprediksi Partai Konservatif hanya mendapatkan 318 kursi, disusul Partai Buruh dengan 267 kursi.
Sementara itu, untuk memegang mayoritas, satu partai harus mengamankan 326 dari 650 kursi yang diperebutkan dalam pemilu parlemen.
"Pesan dari hasil malam ini adalah, Perdana Menteri mengadakan pemilu ini karena ingin sebuah mandat. Mandat yang ia dapatkan adalah kehilangan kursi Konservatif, kehilangan suara, dukungan, dan kepercayaan," ucap Corbyn.
May sendiri mengatakan, apa pun hasil pemilu kali ini, Partai Konservatif akan memastikan stabilitas negara.
"Negara ini membutuhkan periode stabilitas dan apa pun hasilnya, Partai Konservatif memastikan kami akan memenuhi tugas untuk memastikan stabilitas itu," katanya, sebagaimana dilansir
AFP.
Jika perkiraan perolehan suara ini benar, maka Inggris akan masuk ke periode politik "parlemen gantung", di mana tak ada partai mayoritas dalam parlemen.
May sebagai perdana menteri lantas harus mencoba membentuk pemerintahan, baik itu dengan kekuatan minoritas atau membentuk koalisi.
Bila May berhasil membentuk pemerintahan, ia harus menghadap ke Majelis Tinggi. Pemerintahan ini harus mendapatkan mosi kepercayaan setelah pembukaan parlemen pada 19 Juni.
Namun, jika May gagal membentuk pemerintahan atau tidak mendapatkan mosi kepercayaan, ia harus mengajukan pengunduran diri kepada Ratu Elizabeth II.
Kerajaan kemudian akan memberikan kesempatan kepada Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh selaku oposisi terkuat, untuk membentuk pemerintahan. Jika ia juga gagal, parlemen dapat dibubarkan dan pemilu kembali diselenggarakan.