MUI Minta RI Tekan PBB Adakan Sidang Darurat soal Al-Aqsa
CNN Indonesia
Kamis, 20 Jul 2017 16:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembatasan akses masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel, menyusul insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina terhadap dua polisi Israel pada pekan lalu.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.
"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).
Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.
Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.
Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.
"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.
Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.
Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.
"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.
"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.
Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.
Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.
Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.
Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.
Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.
"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.
Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.
"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.
Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.
Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.
"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.
"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.
Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.
Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.
Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.
Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.
Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.
Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK