Dijatuhi Sanksi, Iran Bisa Mulai Kembali Program Nuklir

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Iran akan membalas langkah Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terkait aktivitas peluru kendalinya belum lama ini. Meski belum jelas balasan seperti apa yang akan dilakukan, sejumlah pakar menyebut negara tersebut bisa saja memulai kembali program nuklirnya.

Sanksi baru Amerika dijatuhkan terhadap Iran di tengah perjanjian yang disepakati bersama sejumlah negara besar lain dalam rangka menghentikan program nuklir Teheran. Di bawah perjanjian itu, Iran sepakat membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi-sanksi.

Teheran menyebut penjatuhan sanksi baru ini melanggar pernjanjian nuklir tersebut. Sebelum ada perjanjian itu, Iran menjadi negara terisolasi yang mengesampingkan upaya diplomasi dan menentang masyarakat internasional dengan membangun sistem pertahanan rudal.

Namun, di bawah kesepakatan nuklir itu, Iran kembali bergabung dengan ekonomi global dan kini tidak mau disalahkan atas runtuhnya perjanjian tersebut.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyertifikasi kesesuaian Iran dalam menjalankan kesepakatan itu, sesuai dengan siklus 90 hari yang mewajibkan pemerintah untuk meninjau ulang perjanjian. Namun, dia mengatakan mungkin tidak akan lagi melakukannya di masa yang akan datang.

"Presiden Trump menunjukkan jelas bahwa, terkait nasib kesepakatan nuklir itu, sertifikasi terakhir pemerintah akan kesesuaian Iran hanya penangguhan sementara," kata Robert Malley, koordinator Gedung Putih bidang Timur Tengah di bawah pemerintahan Barack Obama.

Sejauh ini, Iran "tampak sabar duduk dan membiarkan pemerintahan Trump untuk mengisolasi diri lebih jauh" soal kesepakatan nuklir ini, kata Malley yang kini telah menjadi wakil presiden International Crisis Group. "Namun perhitungan itu bisa berubah."

Lihat juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru, Iran Bersumpah Balas Dendam

Iran, kata sejumlah pakar, bisa terus berpegang pada kesepakatan dan mencari kepastian dari Eropa dan Rusia sehingga bisa menolak upaya renegosiasi dari AS. Uni Eropa telah menolak usulan Trump untuk membatalkan perjanjian itu, menegaskan bahwa hal kesepakatan ini adalah milik masyarakat internasional.

Jika Gedung Putih memutuskan untuk menyebut Iran tidak menjalankan perjanjian dengan sesuai syarat, maka hal itu kemungkinan disimpulkan berdasarkan tanpa bukti, kata Richard Nephew, mantan koordinator kebijakan sanksi di Kementerian Luar Negeri AS.

Namun, Iran masih bisa mendorong batas teknis perjanjian itu dengan "langkah-langkah kecil bertahap untuk memulai kembali program nuklirnya," kata dia.

Bahkan, negara itu juga bisa memulai kembali semua aktivitas nuklirnya yang selama ini diklaim tidak bertujuan untuk memulai perang. Atau, Teheran juga bisa menggunakan aset militernya, atau pasukan proxy yang mereka punya untuk menyerang kepentingan AS di kawasan.