Trump Anggap Sanksi Baru PBB Tak Cukup Bungkam Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Donald Trump mengatakan sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara hanya langkah kecil yang tidak berarti jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi ambisi nuklir negara terisolasi itu.

"Kami berpikir [sanksi] hanyalah langkah kecil, bukan urusan yang besar," ucap Trump kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Washington, Amerika Serikat, Selasa (12/9).

Seluruh anggota DK PBB termasuk Rusia dan China sepakat mengadopsi resolusi sanksi baru yang disusun AS untuk dijatuhkan pada Korut, kemarin. Langkah ini diambil sebagai respons atas uji coba nuklir yang dilakukan Korut untuk keenam kalinya pada awal September lalu.

Sanksi tersebut mencakup pembatasan impor minyak Korut, pelarangan ekspor tekstil, pemutusan kontrak pekerja Korut di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, penghentian kerja sama dengan negara-negara lain dan penjatuhan sanksi untuk entitas pemerintahan Korut.

"Saya tidak tahu apakah memberikan pengaruh, tapi ini tentunya bagus karena [sanksi] mendapat dukungan penuh [dari seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB]. Tapi sanksi ini tidak seberapa jika dibandingkan apa yang seharusnya terjadi," katanya menambahkan.

Trump mengatakan dirinya bersumpah tidak akan membiarkan rezim Kim Jong-un mengembangkan rudal nuklir yang mampu mengancam negaranya.

Lihat juga: Jatuhi Sanksi Baru, AS Enggan Perang Lawan Korut

Presiden AS ke-45 itu menuturkan akan melakukan segala cara untuk membungkam provokasi senjata Korut, salah satunya dengan terus mengisolasi Pyongyang, bahkan dari sekutu terdekatnya seperti China dan Rusia.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan seluruh opsi siap dilakukan AS guna membungkam Korut.

Nuklir dan rudal Korut semakin mengkhawatirkan masyarakat internasional. (KCNA/via REUTERS)

AS bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjatuhkan sanksi dengan memblokir bank-bank dan perusahaan China yang diduga banyak berhubungan bisnis dengan Korut dari sistem keuangan negaranya.

"Presiden Trump juga menginginkan setiap negara lainnya untuk juga terlibat memberikan tekanan yang lebih besar," ujar Sanders.

Lihat juga: Impor Minyak Korut Dipangkas Sanksi Baru PBB

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin memperingatkan China untuk mematuhi resolusi PBB dengan membatasi hubungannya dengan Korut.

Jika tidak, Washington akan "memberikan sanksi tambahan dan melarang China mengakses sistem keuangan AS dan internasional," katanya seperti dikutip Reuters.

Sejauh ini, Washington selalu menahan diri untuk memblokir bank dan perusahaan China tersebut lantaran khawatir langkah itu memicu respons dari Beijing dan dapat mengganggu perekonomian dunia.

(aal)