Krisis Rohingya, AS Minta Dunia Setop Jual Senjata ke Myanmar

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 29/09/2017 16:32 WIB
Krisis Rohingya, AS Minta Dunia Setop Jual Senjata ke Myanmar Dubes AS untuk PBB Nikki Haley meminta dunia menghentikan penjualan senjata ke Myanmar. (Reuters/Stephanie Keith)
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Amerika Serikat untuk perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley meminta masyarakat internasional menangguhkan pemberian dan penjualan senjata ke Myanmar, menyusul krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine.

"Negara-negara yang saat ini masih menyalurkan senjata bagi militer Myanmar harus menangguhkan aktivitas ini sampai ada tindakan pertanggung jawaban yang memadai," tutur Haley dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Kamis (28/9).

Diperkirakan setidaknya 1.000 orang tewas akibat "aksi pembersihan etnis" brutal dan sistematis yang masih terjadi di Rakhine. Sementara itu, jumlah pengungsi yang melarikan diri ke luar negeri telah melampaui 500 ribu orang.


"Kita tidak boleh takut untuk menyerukan tindakan guna merespons otoritas Myanmar yang tampaknya secara brutal melakukan kampanye sistematis untuk memusnahkan suatu etnis minoritas di negaranya," kata Haley.

Ini pertama kalinya AS menyerukan tindakan tegas terhadap Myanmar yang diduga telah membiarkan persekusi terhadap minoritas Rohingya terus terjadi. AS bahkan mendesak seluruh pihak yang diduga terlibat memperburuk krisis kemanusiaan untuk ditindak secara hukum.

"Militer Myanmar harus menghormati HAM dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah terlibat melakukan pelanggaran harus segera dicopot dari jabatannya dan segera diadili," papar Haley seperti dikutip Reuters.
Myanmar kembali menjadi sorotan internasional setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer kembali terjadi di Rakhine dan memicu gelombang pengungsi Rohingya besar-besaran sejak awal Agustus lalu.

Aparat Myanmar dituding melakukan pelanggaran HAM berat dan membantai etnis minoritas yang tidak diakui status kewarganegaraannya itu.
Pengungsi RohingyaPengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)
Sejak krisis memburuk, pemerintahan yang secara de facto dipimpin oleh Penasihat negara Aung San Suu Kyi dilaporkan membatasi akses media dan kemanusiaan, terutama PBB, ke wilayah Rakhine dengan alasan keamanan.

Selama ini, Myanmar berkeras membantah seluruh tudingan dan berdalih turut mengecam segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sana.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB kemarin, Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan tidak ada genosida atau pembersihan etnis yang terjadi di negaranya

Tun bahkan mengatakan Myanmar telah mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk berkunjung ke Rakhine. Sementara itu, seorang pejabat PBB menuturkan Guterres akan mempertimbangkan lawatan ini dalam kondisi yang tepat.

(aal)