AS: Palestina Harus Akui Israel dan Lucuti Senjata Hamas

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Kamis, 19/10/2017 23:39 WIB
AS: Palestina Harus Akui Israel dan Lucuti Senjata Hamas Pasca rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas pekan lalu, Washington menilai Palestina kini harus mengakui Israel dan melucuti senjata pasukan Hamas. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mengeluarkan pendapat pasca kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah terjadi pada pekan lalu. Washington mengatakan pemerintah kesatuan Palestina mesti mengakui Israel dan melucuti senjata milik Hamas.

Utusan khusus Presiden Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt yang kerap mengunjungi kawasan konflik tersebut untuk mencari cara memulai perundingan damai, menyampaikan sejumlah kondisi yang mesti dilakukan di kawasan itu.

“Setiap Pemerintah Palestina harus secara tegas dan terbuka berkomitmen atas tindakan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepatan sebelumnya dan obligasi antar Partai -termasuk melucuti teroris (Hamas)- dan berkomitmen melakukan perundingan damai,” kata Greenblatt dalam pernyataannya.



“Bila Hamas memainkan peran apa pun di pemerintahan Palestina, mereka harus menerima persyaratan dasarnya,” lanjut Greenblatt.

Pernyataan Greenblatt tersebut ditanggapi senada oleh Pemerintah Israel pada pekan ini. Israel berjanji tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah kesatuan Palestina yang menyertakan Hamas, kecuali kelompok Islam itu menyetujui daftar tuntutan yang diajukan.

Daftar tuntutan itu bukan hanya berisi Hamas mesti mengakui Israel dan meninggalkan segala bentuk kekerasan, namun juga mengembalikan sisa jenazah dua tentara Israel yang terbunuh di Gaza, dan serangkaian persyaratan lainnya.


Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengutuk pernyataan Greenblatt dan menuduh Amerika Serikat tunduk atas tekanan pemerintah sayap kanan Israel yang merupakan sekutu Washington.

“Ini adalah campur tangan terang-terangan dalam urusan Palestina, karena hak masyarakat kami untuk memilih pemerintahannya sendiri sesuai kepentingan strategis yang paling penting,” kata Naim, dikutip dari AFP.

“Pernyataan ini datang di bawah tekanan sayap kanan yang esktrem dari Pemerintahan Netanyahu dan sejalan dengan pernyataannya dua hari lalu,” lanjut Naim.

Dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas menyepakati rekonsiliasi damai pada pekan lalu di Kairo, Mesir, setelah perundingan yang berlangsung bertahun-tahun.


Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut keinginan baik Hamas untuk rujuk dan mengharapkan dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang juga berimbas pada persatuan bangsa Palestina.

Abbas pun berencana segera mengunjungi Gaza untuk pertama kalinya sejak Hamas menguasari kawasan itu secara utuh pada 2007 silam. Langkah Abbas ini dilakukan sebagai simbol persatuan bangsa Palestina yang menyambut baik upaya perdamaian kedua partai politik itu.