Kurdistan Tawarkan Tunda Penerapan Hasil Referendum

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Daerah Kurdistan menawarkan diri untuk menunda penerapan hasil referendum kemerdekaan mereka dan mendesak pemberlakuan gencatan senjata dengan pemerintah Irak.

Tawaran ini disampaikan melalui satu daftar dalam pernyataan resmi yang dilansir di laman resmi Pemerintah Kurdistan pada Selasa (24/10).

Daftar tersebut memuat tiga poin, dengan nomor dua berbunyi, "Membekukan hasil referendum yang digelar di Kurdistan, Irak."

Lihat juga: Irak Rebut Kirkuk, 100 Ribu Kurdi Kabur Hindari Persekusi

Pada poin ketiga, pemerintah Kurdistan pun mendesak dialog terbuka dengan Irak berdasarkan Konstitusi yang berlaku.

Dalam tawaran tersebut, pemerintah Kurdistan juga meminta gencatan senjata dan penghentian seluruh operasi militer di wilayah mereka.

"Serangan dan konfrontasi antara pasukan Irak dan Peshmerga [Kurdi] yang dimulai pada 16 Oktober lalu menyebabkan kerusakan di kedua belah pihak dan memicu pertumpahan darah, menimbulkan luka, dan kerusuhan sosial di antara komponen masyarakat Irak," tulis pemerintah Kurdistan.

Lihat juga: Respons Referendum, Pasukan Irak Rebut Kirkuk dari Kurdistan

Pertempuran antara kedua belah pihak pecah ketika pasukan Irak merebut Kirkuk dari kekuasaan Kurdistan sebagai tanggapan atas referendum kemerdekaan Kurdi.

Warga Kurdi yang berada di Kirkuk pun tak lepas dari persekusi, hingga akhirnya sekitar 100 ribu orang melarikan diri ke wilayah kekuasan Kurdistan lainnya, termasuk ibu kota mereka, Erbil.

Tak hanya menduduki kota, Irak juga mengambil alih kilang minyak utama di Kirkuk, pukulan besar bagi upaya KRG untuk membangun ekonomi setelah mendeklarasikan kemerdekaan. (has)