Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 80 persen permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) berakar dari pra-keberangkatan di dalam negeri atau hulu, khususnya pada proses perekrutan dan pelatihan atau pembekalan. Karena itu upaya mencegah masalah TKI di luar negeri sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembenahan tata kelola di hulu.
“Banyak kasus-kasus TKI di luar negeri disebabkan oleh masih lemahnya proses pembekalan menjelang keberangkatan,” ungkap Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, di Bogor, Sabtu (11/11).
Karena itu Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan pelatihan bagi para instruktur pembekalan akhir pemberangkatan TKI dari 14 daerah kantong TKI. Kegiatan yang berlangsung di Bogor, Sabtu (11/11) bertujuan agar para instruktur dapat membekali para TKI dengan informasi terkini, serta tips perlindungan TKI dalam perjalanan, saat bekerja dan kembali dari negara tujuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para instruktur BNP2TKI juga dibekali dengan berbagai opsi pemanfaatan teknologi dalam rangka perlindungan TKI. Khususnya, SMS Blast, yaitu pesan singkat yang otomatis terkirim ke nomor-nomor WNI setibanya di luar negeri. Juga aplikasi bergerak SafeTravel Kementerian Luar Negeri yang akan diluncurkn versi Android mupun iOS-nya pada Desember mendatang.
Berdasarkan data BNP2TKI sebanyak 275.736 TKI diberangkatkan ke luar negeri secara prosedural pada 2015. Adapun pada 2016, sebanyak 195.564 TKI dan hingga Oktober 2017 sudah 200.089 TKI diberangkatkan. Para TKI prosedural itu mendapat pembekalan dari para instruktur BNP2TKI.
Diperkirakan 70 persen dari total jumlah WNI di luar negeri berprofesi sebagai TKI.
(nat)