Bangladesh: PBB Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya

Reuters, CNN Indonesia | Sabtu, 25/11/2017 18:27 WIB
Bangladesh: PBB Bantu Pemulangan Pengungsi Rohingya Anak-anak pengungsi dari etnis Rohingya. Myanmar dan Bangladesh sepakat untuk menerima bantuan UNHCR dalam proses pemulangan mereka ke Rakhine State. ( REUTERS/Adnan Abidi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bangladesh dan Myanmar sepakat menerima bantuan dari Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam proses pemulangan ratusan ribu etnis Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine, Myanmar.

Kesepakatan pemulangan pengungsi Rohingya diteken Bangladesh dan Myanmar pada Kamis (23/11) lalu. Belum jelas apa peran Badan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) dalam proses pemulangan tersebut.

"Kedua negara sepakat untuk menerima bantuan dari UNHCR dalam proses repatriasi Rohingya, " kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali dalam konferensi pers seperti dilaporkan Reuters, Sabtu (25/11).
Menurut Ali, Myanmar akan menerima bantuan dari UNHCR sesuai kebutuhan mereka. Sebuah kelompok kerja terdiri atas Myanmar, Bangladesh dan UNHCR akan dibentuk dalam tiga pekan. Kelompok itu akan memastikan persiapan akhir sebelum memulai proses pemulangan.


"Prioritas kami adalah memastikan keamanan mereka saat kembali ke Tanah Air secara terhomat," kata Ali.

Setelah pemulangan, muslim Rohingya akan tinggal di tenda-tenda yang didirikan dekat rumah-rumah yang mereka tinggalkan.
"Rumah-rumah mereka di Rakhine telah dibakar dan perlu dibangun kembali. Kami telah mengusulkan kepada Myanmar untuk menerima bantuan dari India dan Cina guna membangun kamp bagi mereka," kata Ali.

Diperkirakan 800 ribu etnis Rohingya tinggal di Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar. Sebanyak 600 ribu di antaranya baru tiba pasca kekerasan yang mendera Rakhine State pasca operasi militer 25 Agustus lalu.

Berdasarkan kesepakatan kedua negara, Maynmar akan mengambil langkah untuk memastikan para pengungsi yang kembali tidak akan tinggal di kamp darurat dalam waktu lama. Myanmar juga setuju untuk memberikan kartu identitas sebagai verifikasi kewarganegaraan mereka secepatnya.
PBB dan Amerika Serikat menggambarkan aksi militer sebagai upaya pembersihan etnis. Kelompok aktivis hak-hak asasi manusia menuduh aparat keamanan Myanmar melakukan kejahatan pemerkosaan massal, pembakaran dan pembunuhan. Amnesty Internasional dalam laporan terbarunya menyebut sistem apartheid yang diberlakukan pemerintah Myanmar menyebabkan krisis kemanusiaan di Rakhine State. (nat)