Skandal Kejahatan Seksual, Petinggi Oxfam Mundur

Rinaldy Sofwan, CNN Indonesia | Selasa, 13/02/2018 22:15 WIB
Skandal Kejahatan Seksual, Petinggi Oxfam Mundur Ilustrasi prostitusi. (REUTERS/Hannibal Hanschke)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil pejabat tertinggi Oxfam mengundurkan diri di tengah skandal kejahatan seksual yang melibatkan pekerja bantuan organisasi tersebut di Haiti dan Chad.

Penny Lawrence adalah eksekutif pertama di organisasi itu yang mengundurkan diri menyusul dugaan skandal penutup-nutupan mencuat pekan lalu.

Oxfam mengumumkan pengunduran diri itu setelah rapat dengan pejabat pemerintahan Inggris, Senin waktu setempat (12/2). Dalam rapat, organisasi itu berjuang mempertahankan jutaan pound dalam pendanaan publik.

Para pemimpin Oxfam dituding berupaya menutupi sifat sebagian anggota staf seniornya di Haiti, menyusul gempa bumi besar yang menewaskan antara 200 ribu hingga 300 ribu orang, 2010 lalu.

Para pekerja bantuan kemanusiaan, termasuk direktur negara Oxfam saat itu, Roland van Hauwermeiren, dituding mengubah sebuah vila yang disewa organisasi itu menjadi rumah bordil dengan pekerja seks yang hanya mengenakan kaos Oxfam.
Surat kabar Times di London, sebagaimana dilaporkan CNN, mempublikasikan dugaan itu dalam laporan investigasi pekan lalu.

"Kini jelas bahwa dugaan-dugaan itu--termasuk penggunaan pekerja seksual dan terkait sifat baik Direktur Negara maupun anggota timnya di Chad--muncul sebelum dia pindah ke Haiti," kata Lawrence, merujuk pada van Hauwermeiren.

"Sebagai direktur program saat itu, saya malu hal ini terjadi di bawah pengawasan saya dan saya bertanggung jawab penuh."

Oxfam adalah salah satu organisasi bantuan kemanusiaan terbesar di Inggris, mengoperasikan banyak program di lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Badan itu juga menawarkan bantuan bagi orang-orang setelah keadaan darurat dan bencana.
Menteri Perkembangan Internasional Penny Mordaunt memperingatkan bahwa Oxfam bisa kehilangan jutaan pound pendanaan publik karena skandal tersebut. Oxfam menerima sekitar 32 juta pound atau Rp636 miliar dari pemerintah, tahun lalu.

(aal)