Putin Kembali Bantah Intervensi Pemilu AS

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Minggu, 11/03/2018 15:18 WIB
Putin Kembali Bantah Intervensi Pemilu AS Presiden Vladimir Putin kembali membantah terlibat dalam intervensi pemilu AS. (Foto: REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kesekian kalinya kembali membantah tudingan melakukan intervensi saat Pemilihan Presiden AS 2016.

Kali ini, Putin bahkan menunjukkan ketidak peduliannya terhadap isu tersebut. Bahkan, ia menyebut kabar yang menyebut keterlibatan Rusia dalam intervensi Pemilu AS tidak kaitannya dengan pemerintah.

Sikap Putin sekaligus mengonfirmasi dugaan keterlibatan 13 warga negaranya yang diduga jadi sosok di balik serangan siber yang memenangkan Donald Trump sebagai presiden.


"Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia, tetapi orang Ukraina, Tatar atau Yahudi namun memiliki kewarganegaraan Rusia yang harus dicek kembali," kata Putin saat diwawancara NBC News.

Pernyataan Putin kali ini sekaligus menampik temuan penasihat khusus seorang pengacara asal AS, Robert S. Mueller III yang mendakwa keterlibatan 13 orang dan tiga bisnis milik Rusia. Dalam temuannya, penasihat Mueller III mengatakan adanya campur tangan ilegal dan peredaran informasi palsu yang memengaruhi hasil Pemilu Presiden AS.

Dalam temuannya, penggunaan akun media sosial dan identitas palsu untuk menyebarkan informasi yang salah untuk mempromosikan Trum dan menekan Hillary Clinton sebagai lawannya dari Partai Demokrat.

Putin juga menekankan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi pemilihan pemimpin suatu negara. Sebab, ideologi mereka tidak menganut hal tersebut. Ia juga mengklaim negaranya tak punya cukup teknologi untuk melakukan serangan ke AS.

"Kami tidak memiliki instrumen yang dibutuhkan. Rusia tidak memiliki alat layaknya AS," klaim Putin.

Sebelumnya, badan intelijen A.S. berulang kali mengatakan Rusia mencoba memengaruhi pemilihan tersebut. Bulan lalu penasihat keamanan nasional Trump, Letnan Jenderal H.R. McMaster mengatakan bahwa dakwaan terhadap 13 orang itu telah memberi bukti "tidak dapat dibantah" mengenai kegiatan Moskow dalam pemilihan 2016. (evn/evn)