Jakarta, CNN Indonesia -- Kehidupan rakyat
Venezuela diyakini terus memburuk sejak pergantian pemerintahan dari mendiang Presiden
Hugo Chavez ke wakilnya,
Nicolas Maduro. Negeri yang pernah menjadi salah satu negara paling kaya di Amerika Latin berkat minyaknya tersebut, kini terpuruk dengan inflasi yang konon diperkirakan mencapai 13 ribu persen pada tahun ini.
5 Maret 2013 - Presiden Hugo Chavez meninggal dunia karena kanker dalam usia 58 tahun. Wakil Presiden Nicolas Maduro untuk sementara menggantikannya.
14 April 2013 - Maduro memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan 50,8 persen suara, mengalahkan kandidat dari partai oposisi Henrique Capriles Radonski.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
30 September 2013 - Maduro mengusir tiga diplomat AS yang dituding berusaha mengacaukan negaranya.
Februari 2014 - Aksi protes akibat masalah ekonomi dan meningkatnya kejahatan. Demonstrasi berujung kekerasan, sedikitnya tiga demonstran sekarat.
18 Februari 2014 - Pemimpin oposisi Leopoldo Lopez ditangkap. Dia dituduh melakukan konspirasi dan pembunuhan terkait demonstrasi. Dia kemudian dinyatakan bersalah dan divonis lebih dari 13 tahun penjara.
20 Februari 2015 - Walikota Caracas ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam plot menggulingkan pemerintahan. Kalangan oposisi meyakini penangkapan itu hanyalah pengalihan dari masalah ekonomi yang membelit Venezuela.
6 Desember 2015 - Partai oposisi Venezuela memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional. Simbol penolakan terhadap Maduro. Perubahan besar pertama sejak Chavez berkuasa pada 1999.
15 Januari 2016 - Presiden Nicolas Maduro menyatakan status 'darurat ekonomi'. Masalah negeriitu berakar dari jatuhnya harga minyak, anjloknya nilai tukar mata uang, perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan dan potensi kekurangan pangan yang berkelanjutan.
Oktober 2016 - Referendum untuk menurunkan Maduro batal, politisi oposisi bertemu untuk membahas kemungkinan pemakzulan. Demonstran pro-pemerintah mendobrak ruang sidang untuk menggagalkan pertemuan.
29 Maret 2017 - Mahkamah Agung Venezuela melucuti kekuasaan Parlemen yang terpilih secara demokratis. MA memutuskan seluruh kekuasaan badan legislatif itu dipindahkan ke Mahkamah Agung. Pemimpin oposisi menyebut langkah itu sama seperti kudeta. Keputusan itu memicu aksi protes turun ke jalan.
2 April 2017 - Setelah beberapa hari diprotes rakyat, keputusan untuk mengalihkan seluruh kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung dibatalkan.
17 April 2017 - Presiden Maduro memerintahkan pasukannya turun ke jalan, setelah aksi protes anti-pemerintah yang telah berlangsung selama beberapa pekan menelan korban.
 Foto: REUTERS/Nacho Doce Suku Warao yang mendiami wilayah timur Venezuela mengungsi ke Brasil. |
20-21 April 2017 - Aksi protes terus berlanjut di luar Ibu Kota Caracas, sedikitnya 13 orang tewas dalam sehari.
1 Mei 2017 - Maduro menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan bagi perubahan konstitusi yang akan menata ulang badan legislasi dan mendefinisikan kembali kekuasaan eksekutif. Para pemimpin oposisi menyatakan kekhawatiran perubahan itu memungkinkan Maduro mengkonsolidasikan kekuasaan di cabang eksekutif.
27 Juni 2017 - Sebuah helikopter polisi curian, diduga dipiloti seorang polisi investigasi Venezuela, Oscar Perez, mengitari sejumlah gedung tinggi di Caracas. Termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung Venezuela.
Foto-foto yang beredar memperlihatkan helikopter itu membawa spanduk bertuliskan "Pasal 350 libertad", sebuah pasal dalam konstitusi Venezuela yang memungkinkan warga menentang pemerintah yang menumbangkan prinsip-prinsip demokrasi.
Aparat mengatakan penyerang menembak dan melemparkan granat. Saksi mata menyatakan serangan berlangsung selama dua jam.
5 Juli 2017 - Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Venezuela para pendukung Presiden Maduro, bersenjata pipa, tongkat dan batu menyerbu Majelis Nasional di Caracas dan menyerang politisi oposisi. Sedikitnya tujuh karyawan dan lima politisi luka-luka.
16 Juli 2017 - Hampir 7,2 juta rakyat Venezuela ikut serta dalam referendum tidak mengikat yang digelar partai oposisi. Lebih dari 98 persen pemilih menolak majelis konsitutisonal, meminta militer mempertahankan konstitusi, dan mendukung pemilihan umum sebelum masa jabatan Maduro berakhir pada 2019. Pemerintah mengutuk referendum sebagai ilegal dan menetapkan 30 Juli untuk memilih majelis khusus untuk menulis kembali konstitusi 1999.
30 Juli 2017 - Bentrokan mematikan antara polisi menodai pemilihan. Venezuela menetapkan lembaga untuk menulis perundang-undangan yang baru, yang dikenal sebagai Majelis Konstitutuante. Lembaga itu memiliki kekuatan untuk menulis kembali konstitusi. Ada 545 kursi dan yang mereka yang terpilih menggantikan anggota Majelis Nasional, yang dikuasai kalangan penentang pemerintahan Maduro.
2 Agustus 2017 - Jaksa Agung Venezuela Luisa Ortega Diaz menyatakan dia memulai penyelidikan terhadap kecurangan pemilihan dengan dugaan bahwa pemerintah mungkin telah menggembungkan jumlah pemilih secara signifikan.
 Foto: AFP PHOTO / CARLOS BECERRA Sekelompok polisi dilempar bom molotov dalam kerusuhan di Venezuela, Mei. |
5 Agustus 2017 - Majelis Konstituante menggelar sidang dan perintah pertamanya adalah mencopot Jaksa Agung Ortega. Tarek William Saab, sekutu Maduro dan mantan ombudsman dilantik sebagai Jaksa Agung sementara.
8 Februari 2018 - Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pemerintah Venezuela saat merespons demonstrasi anti pemerintah yang terjadi sejak April 2017.
(nat)