Korsel Akan Bahas Landasan Perjanjian Damai dengan Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Selatan akan membawa agenda pembicaraan mengenai landasan hukum perjanjian damai dengan Korea Utara dalam konferensi tingkat tinggi pada 27 April mendatang.

"Setidaknya dari pihak kami ada upaya untuk membuat struktur kerangka kerja agar Korsel dan Korut dalam hidup damai. Dalam kerangka kerja itu dapat pula dibahas landasan hukum perjanjian damai," ujar Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/4).

Kim mengatakan bahwa gagasan ini masih sangat mentah dan Korsel juga ingin mendengar pendapat atau usulan dari Korut mengenai perjanjian damai.

"Untuk pertama kalinya pemimpin Korut ke Korsel. Korut mungkin punya beberapa gagasan atau komitmen. Kami harus duduk bersama terlebih dulu," tutur Kim.

Lihat juga: Korsel Pertimbangkan Kesepakatan Damai dengan Korut

Selama ini, Korut dan Korsel secara teknis masih dalam status berperang karena Perang Korea pada 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kesepakatan gencatan senjata itu diteken oleh Korut, China, dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat, tanpa melibatkan Korsel.

Oleh karena itu, Korsel menyatakan bahwa perdamaian ini akan sulit tercapai tanpa dukungan pihak terkait. Kim sendiri yakin proses ini akan didukung semua pihak.

"Selama ini Korut memahami bahwa Korsel harus menjadi bagian dalam perjanjian damai, begitu pula komunitas internasional," katanya.

Lihat juga: Dubes: Pertemuan dengan Kim Jong-un Langkah Awal Perdamaian

Selain wacana perdamaian, Korsel juga akan membahas denuklirisasi dan penguatan hubungan kedua negara.

Agenda utama dalam konferensi tersebut adalah pertemuan perdana antara pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Korsel Moon Jae-in.

Pertemuan ini dianggap dapat membuka jalan perjumpaan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Kim Jong-un sekitar sebulan setelahnya. (has)