RI-Brunei Sepakat MoU Perlindungan TKI Selesai Akhir Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat merampungkan nota kesepahaman (MoU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum akhir 2018. Kesepakatan itu dicapai saat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Brunei Erywan Yusof di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (20/7).

"Pihak Brunei menyanggupi untuk menyelesaikan MoU itu sebelum akhir tahun ini. Paling tidak, timeline ini yang akan jadi patokan untuk kita [Indonesia] terus dorong negosiasi dapat diintensifkan," kata Retno kepada wartawan usai menerima kedatangan Erywan.

Retno mengatakan nota kesepahaman ini berfokus pada proses penempatan mereka. MoU ini, paparnya, tak hanya mencakup pekerja Indonesia di sektor informa tapi juga tenaga profesional yang bekerja Negeri Petro Dollar itu.


Menurut Retno perlindungan warga Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah melihat banyaknya jumlah WNI yang tinggal dan bekerja di Brunei. Berdasarkan data Kemlu RI, sedikitnya 83 ribu orang dari total 417 ribu penduduk Brunei merupakan WNI.

Lihat juga: Ke Indonesia, Menlu Brunei Perkuat Perdagangan dan Pariwisata

"Satu per lima penduduk Brunei adalah WNI. Kita bisa lihat seberapa pentingnya MoU ini harus diselesaikan. Sultan Hassanal Bolkiah sendiri saat bertemu Presiden Jokowi di Jakarta Mei kemarin menyampaikan betapa pentingnya MoU ini dirampungkan kedua negara," kata Retno.

Dalam pernyataan pers bersama Retno seusai pertemuan, Erywan juga mengungkapkan komitmen Brunei merampungkan MoU ini.

Dia menganggap MoU ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara Jakarta dan Bandar Seri Begawan ke depannya.

"Saya yakinkan kepada bu Retno bahwa Brunei juga sama-sama ingin menyelesaikan MoU ini agar para pekerja Indonesia yang selama ini berkontribusi juga pada pertumbuhan ekonomi Brunei selalu terlindungi," tutur Erywan.

Lihat juga: KBRI Brunei Selamatkan Gaji WNI Lebih Rp1 Miliar

Selain isu perlindungan WNI, kedua menlu turut membahas penguatan kerja sama ekonomi, terutama dalam bidang investasi. Salah satu bidang yang dibidik Brunei yakni investasi pariwisata Indonesia.

Kedua negara sepakat memperbanyak investasi dan kerja sama pembangunan 10 destinasi wisata baru di Indonesia atau yang kerap disebut proyek 10 New Bali, salah satu ide yang digagas Presiden Joko Widodo.

Sepuluh destinasi wisata prioritas tersebut mencakup Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Soal kerja sama pariwisata, Erywan juga menekankan bahwa kedua negara perlu mengintensifkan kerja sama konektivitas secara bersamaan. Menurutnya, tanpa konektivitas atau jalur perhubungan yang memadai antara kedua negara, bidang pariwisata tidak akan cepat berkembang.

Lihat juga: Ke Brunei, Menkopolhukam Tindaklanjuti Rencana Jual Alutsista

Salah satu maskapai Indonesia, Sriwijaya Air, baru-baru ini juga meneken MoU dengan Syarikat Kejuruteraan Bumiputra Belait Sdn Bhd untuk membuka penerbangan charter dari Bandar Seri Begawan menuju Balikpapan, Kalimantan.

"Untuk memperkuat pariwisata harus ada konektivitas yang bagus tidak hanya untuk memboyong turis Brunei ke Indonesia, tapi juga sebaliknya. Maka dari itu, kerja sama konektivitas perlu diperkuat kedua negara," kata Erywan.

Selain ekonomi, dalam kesempatan itu Retno juga mengatakan Indonesia dan Brunei sepakat memperkuat kerja sama membasmi kejahatan lintas-batas seperti perdagangan manusia, penyeludupan obat-obatan terlarang, dan terorisme.

Lihat juga: Bintang Kehormatan Tanda Hubungan Pertahanan RI-Brunei Kuat

Dalam konteks strategis, Retno mengatakan Brunei tengah menjajaki rencana pembelian sejumlah produk militer Indonesia.

"Saat Sultan Brunei ke Indonesia Mei kemarin, beliau juga menyampaikan keinginan awal untuk kemungkinan membeli produk militer Indonesia. Tentunya ini masih ditindaklanjuti ya, proses sedang berjalan dan kami sepakat mempercepat negosiasi ini," ujar Retno. (nat)