Pemilu Pakistan, Khan Berharap Kalahkan Partai Eks-PM Korup

Jakarta, CNN Indonesia -- Bintang kriket yang kini menjadi politikus, Imran Khan, berharap bisa jadi perdana menteri Pakistan setelah 20 tahun tak diunggulkan survei. Sementara, warga negara tersebut mulai menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum ketat yang menghadapkannya dengan partai eks-Perdana Menteri Nawaz Sharif.

Lebih dari satu dekade setelah era kekuasaan militer, pemilu Rabu (25/7) diwarnai persaingan narasi demokrasi. Sementara itu, Sharif yang digulingkan dan dipenjara karena korupsi menuding elemen angkatan bersenjata berupaya untuk membantu Khan memenangi pemilihan, meski ia terus menampik.

Lihat juga: Melihat Para Pesaing di Pemilu Pakistan

Khan menyebut pemenjaraan Sharif membuktikan demokrasi sudah semakin dewasa di negara mayoritas Islam berkekuatan nuklir dan berpopulasi 208 juta jiwa yang akhirnya menegakkan pertanggungjawaban atas pihak elite politik.

Para pendukung Sharif, yang partainya kini dipimpin oleh Shahbaz, sang adik, berpendapat kejatuhannya bermotif politik dan disusun oleh pihak militer. Hal itu juga disebut jadi pukulan telak bagi "kesucian pemilu" sebelumnya yang memberikan mayoritas suara untuk Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N).

Pemilu berlangsung di tengah krisis ekonomi. Nilai tukar rupee yang turun 20 persen dan inflasi memuncak kemungkinan memaksa Pakistan kembali mengambil bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk kedua kalinya sejak 2013 lalu.

Survei nasional terbaru menunjukkan persaingan ketat. Salah satunya, partai Khan mendapatkan keunggulan 30-27 persen lawan PML-N, sementara pada yang lain partai Sharif unggul 26-25 persen dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang mengusung Khan.

Lihat juga: Pakistan Mulai Pemilu Ketat Mantan Atlet lawan Partai Eks-PM

Di tempat ketiga adalah Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang mengusung Bilawal Bhutto Zardari, putra eks Perdana Menteri Benazir Bhutto yang dibunuh pada 2007 lalu. PPP bisa jadi penentu jika tidak ada partai yang suara memenangi mayoritas.

Walau demikian, Khan khawatir jika mesti membentuk pemerintahan bersama partai mapan.

"Jika kita mesti membentuk koalisi dengan salah satu dari dua partai utama, maka kita tidak akan bisa melakukan reformasi besar," kata Khan.

"Jadi saya tak yakin apakah sepadan untuk membentuk pemerintahan jika kita mesti beraliansi dengan satu dari dua partai itu."

Lihat juga: Sekuler, Caleg Pakistan Diincar Pendukung Islam Garis Keras

Para pemimpin PPP belakangan mengikuti PML-N mengecam "kecurangan sebelum pemilu" yang melibatkan kampanye terlarang, peliputan media yang ditekan dan intimidasi kandidat oleh militer agar membela Khan.

Pihak militer, yang berkuasa selama separuh dari 71 tahun sejarah Pakistan, menampik tudingan ikut campur dalam pemilu.

(aal)