Ketua Badan HAM PBB Kutuk Penindasan Minoritas China, Myanmar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB yang baru kembali mengutuk penindasan kelompok minoritas di negara-negara seperti Myanmar dan China, dan mendesak negara-negara Barat menghormati hak para pendatang.

Dalam pidato pertama sebagai kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin (10/9), Michelle Bachelet juga memperingatkan pembangunan tembok hanya akan menyebabkan kekacauan dan penderitaan.

Sidang ke-39 badan PBB ini juga mendengarkan tekad Bachelet untuk "berkomitmen menjembatani perbedaan antar kelompok masyarakat dan mendorong rasa hormat, kesejahteraan dan kebebasan."

Pilihan Redaksi PBB Desak Myanmar Perbaiki kondisi Rakhine untuk Rohingya China Bantah Menahan Satu Juta Muslim Uighur Myanmar Tolak Mahkamah Internasional Selidiki Krisis Rohingya

Para diplomat dan pegiat HAM dari seluruh dunia berkumpul di Jenewa, Swiss, mendengarkan pidato perdana Bachelet untuk melihat apakah dia akan mengikuti gaya kasar pendahulunya Zeid Ra'ad Al Hussein.

Bachelet, mantan presiden Chili, memuji Zeid tetapi tampaknya akan menerapkan pendekatan yang lebih halus. Dia hanya menyentuh beberapa situasi hak asasi manusia yang benar terjadi dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan kritik keras.

"Saya yakin dewan ini harus mengedepankan konsensus," ujarnya.

Akan tetapi Bachelet menyuarakan kekhawatiran khusus terkait situasi di Myanmar yang menurut para penyelidik PBB, terdapat cukup bukti untuk mengadili pimpinan militer dan komandan militer lain dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Sekitar 700 ribu Muslim Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine, Myanmar ke Bangladesh setelah pemerintah negara itu melakukan aksi penindasan terhadap para pemberontak, Agustus 2017. Para saksi mengatakan terjadi aksi pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan dalam operasi militer tersebut.

Myanmar menyangkal keras tudingan pembersihan etnis dan menegaskan operasi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan-serangan yang dilakukan oleh pemberontak Rohingya.

Bachelet meminta dewan hak asasi manusia PBB menciptakan "mekanisme internasional yang independen" baru untuk mempersiapkan surat dakwaan kriminal atas kekejaman yang terjadi di Myanmar.

Dia mengatakan setelah mekanisme itu terbentuk, panel akan bisa "menyelesaikan dan mendukung" rencana Mahkamah Kejahatan Internasional menyelidiki aspek-aspek tertentu krisis itu dan menciptakan "keadilan bagi Myanmar."

Versi tertulis pidato Bachelet menguraikan perlakuan China terhadap kelompok minoritas Muslis Uighur.

Michele Bachelet menjabat sebagai presiden Chile sebelum dipilih sebagai kepala badan HAM PBB yang baru.  (AFP/POOL/Fabrice Coffrini)

Dia merujuk pada kajian tentang China yang dibuat oleh para pakar HAM PBB yang independen bulan lalu yang "mengungkap dugaan penahanan warga Uighur dan anggota masyarakat Muslim lain di kamp-kamp pendidikan ulang di Xinjiang."

Merujuk pada laporan yang mencatat pola pelanggaran HAM di wilayah lain, Bachelet mengatakan: "Kami akan meminta pemerintah untuk mengijinkan kantor (HAM PBB) berkunjung ke seluruh wilayah China dan percaya bahwa kami akan melakukan diskusi atas masalah itu."

Kritik Negara Maju

Komisaris Tinggi HAM PBB baru ini menyuarakan kekecewaan atas pendekatan di sejumlah negara maju terhadap imigrasi.

"Mendirikan tembok, secara sengaja membangkitkan ketakutan dan kemarahan terkait komunitas pendatang...memisahkan dan menahan keluarga, dan memotong program integrasi: kebijakan itu tidak menawarkan solusi jangka panjang, hanya menambah permusuhan, penderitaan, kesusahan dan kekacauan," ujarnya.

"Mengadopsi kebijakan imigrasi yang berakar pada kenyataan, bukan karena rasa panik merupakan kepentingan semua negara," kata Bachelet.

Dalam pidato ini, Bachelet tidak mengkritik kebijakan imigrasi negara tertentu, tetapi dalam salinan pidato tertulisnya dia menggambarkan penanganan Uni Eropa terhadap imigran yang menyebrangi lautan Mediterinia sangat "mengganggu".

Dia menggarisbawahi keputusan Italia untuk berulang kali menutup pelabuhan mereka dari para imigran dengan mengatakan bahwa "sikap politik" seperti itu memiliki "konsekuensi berat bagi banyak orang yang situasinya memang sudah rentan."

Dia juga mengkritik taktik keras Hungaria dan "laporan mengejutkan" bahwa "makanan para migran ditahan di zona transit di perbatasan Hongaria-Serbia."

Sidang dewan HAM PBB selama tiga minggu yang dimulai Senin ini menandai sidang penuh pertama sejak AS mengundurkan diri pada Juni lalu karena badan itu dianggap "munafik" dan terlalu mengkritik Israel.

Bachelet tidak merujuk pada ketidakhadiran AS dalam pidatonya, namun pidato tertulisnya dia mengkritik negara itu terkait kebijakan anti-imigran yang keras.

Ketua Badan HAM PBB Michele Bachelet mengkritik kebijakan AS yang memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka. (Reuters/Lucy Nicholson)

Sementara AS "menghentikan kebijakan memisahkan anak-anak imigran dari orang tuanya, lebih dari 500 anak imigran yang terpisah dari orang tua mereka....belum dikembali ke keluarga masing-masing."

Bachelet juga menyuarakan keprihatinan ata pengumuman Washington untuk tidak membatasi batas penahanan anak-anak imigran hingga 20 hari. (yns)