PBB Bahas Resolusi Sanksi Keras pada Penjaga Perdamaian

AFP, CNN Indonesia | Kamis, 13/09/2018 14:30 WIB
PBB Bahas Resolusi Sanksi Keras pada Penjaga Perdamaian Pasukan penjaga perdamaian PBB dituduh melakukan pelecehan seksual dan tidak bereaksi ketika diminta bantuan oleh warga sipil. (AFP/Junior D. Kannah)
Jakarta, CNN Indonesia -- AS mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan memberi sanksi sanksi keras pada pasukan penjaga keamanan yang gagal melaksanakan misi melindungi warga sipil.

Misi pasukan penjaga keamanan menghadapi gelombang tuduhan pelecehan seksual dan gagal membantu warga sipil yang terjebak dalam kekerasan, terutama di Republik Afrika Tengah dan Sudah Selatan.

Rancangan resolusi yang dibaca oleh AFP berisi langkah-langkah lebih kerar seperti menarik pasukan penjaga perdamaian, mengganti unit dan menahan pembayaran tentara yang terlibat dalam pelanggaran. Sanksi-sanksi ini membuat negara peserta misi merasa jengkel.


"Kita sudah terlalu sering mendengar cerita dari warga yang rentan, yang percaya pada pasukan penjaga perdamaian dan mereka gagal melindungi warga itu," ujar Duta Besar AS untuk PBB Nicky Haley dalam sidang DK PBB, Rabu (12/9).
Rancangan resolusi ini akan "memercepat upaya memperbaiki kinerja misi menjaga perdamaian," tambahnya.

Amerika Serikat yang merupakan donor terbesar bagi anggaran misi menjaga perdamaian PBB yang bernilai US$6,9 miliar, telah memotong kontribusi akibat kekhawatiran dengan pelanggaran dan kinerja buruk beberapa misi itu.

Namun Rusia dan Chian memperingtkan bahwa pandangn negara-negara peserta misi penjaga perdamaian PBB harus didengar dan menganjurkan perbaikan dalam pelatihan tentara itu bukan dikenai denda.
PBB Bahas Resolusi Sanksi Keras pada Penjaga PerdamaianPasukan Perdamaian PBB salah satunya dituduh tidak mau membantu pekerja bantuan yang diserang di sebuah hotal Sudan Selatan.  (Beatrice Mategwa/United Nations via Reuters)
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak boleh terlibat dalam "manajemen mikro" misi penjaga perdamaian dan menyarankan agar dewan lebih mendukung upaya memperbaiki kinerja melalui satu pernyataan bukan resolusi yang mengikat.

Pakistan, salah satu dari tiga negara yang paling sering mengerahkan pasukan perdamaian, menentang pendekatan "tunjuk dan sebut" pelaku pelanggaran dan mengatakan kekurangan sumber daya malah akan merongorong penjaga perdamaian dalam melakukan misi mereka.
Perundingan akan rancangan resolusi ini terus berlanjut dan belum ada jadwal pengambilan suara untuk memutuskannya.

PBB mengerakah 96 ribu penjaga perdamaian di 14 misi di seluruh dunia.

Sekjen PBB Antonio Guterres bertekad untuk memperkuat tanggapan PBB atas tuduhan pelanggaran oleh pasukan helm biru dan menunjuk satu penasehat bagi korban untuk mengatasi kasus dugaan pelecehan seksual.

Sekjen PBB sebelumnya Ban Ki-moon memecat komandan misi perdamaian di Republik Afrika Tengah karena penanganan puluhan kasus dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran oleh tentara penjaga perdamaian.
Ban juga memecat kepala misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan setelah muncul laporan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak menanggapi permintaan bantuan dari pekerja bantuan yang diserang di satu hotel. (yns/yns)