Warga Makedonia Sepakat Ubah Nama Negara Jadi Makedonia Utara

AFP, CNN Indonesia | Senin, 01/10/2018 06:16 WIB
Warga Makedonia Sepakat Ubah Nama Negara Jadi Makedonia Utara Suasana di Skopje, ibu kota Makedonia. (REUTERS/Marko Djurica)
Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Makedonia pada Minggu (30/9) mendukung rencana untuk mengubah nama negara menjadi Republik Makedonia Utara dalam referendum yang digelar Minggu (30/9).

Perubahan nama ini sekaligus mengakhiri perselisihan panjang dengan Yunani yang mengklaim telah menggunakan nama Makedonia untuk wilayah provinsi mereka di bagian utara. Sengketa nama dan sejarah Makedonia ini telah berlangsung selama 27 tahun.

Dilansir dari AFP, berdasarkan 93 persen suara yang telah dihitung oleh komisi pemilihan umum, sebanyak 91,3 persen pemilih mendukung perubahan nama menjadi Makedonia Utara dan hanya 5,7 persen yang menolaknya.


Referendum soal perubahan nama negara ini diikuti hanya sepertiga dari 1,8 juta pemilik suara.

Hasil referendum juga membuka pintu bagi Makedonia untuk menjadi anggota NATO dan Uni Eropa.

Yunani merespons hasil referendum itu dengan menyatakan bahwa pihaknya masih memegang komitmen untuk menarik keberatan mereka terhadap proposal keanggotaan Makedonia di NATO dan Uni Eropa, jika negara tersebut mengubah namanya.

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsiparas menegaskan komitmen itu dengan menghubungi Perdana Menteri Makedonia Utara Zoran Zaev dan berjanji memenuhi komitmen kesepakatan tersebut.

Referendum untuk perubahan nama negara ini harus diratifikasi terlebih dulu oleh 2/3 anggota parlemen dan harus mendapat persetujuan dari parlemen Yunani.

Zaev dan koalisinya dari etnis minoritas Albania membutuhkan sekitar belasan anggota parlemen dari kelompok oposisi untuk meratifikasi hasil referendum.

"Parlemen sekarang memiliki kewajiban untuk membuat Makedonia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua," kata Zaev kepada wartawan.

Di sisi lain partai oposisi VMRO-DPMNE mengatakan rendahnya partisipasi warga membuat referendum tidak berjalan sukses. Ketua partai oposisi Hristijan Mickoski bahkan menyebut pemerintah telah kehilangan legitimasinya.




(wis)