Australia soal Yerusalem: Korbankan RI atau Politik Domestik

Jakarta, CNN Indonesia -- Tujuh pekan menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, Scott Morrison secara mengejutkan mengumumkan perubahan kebijakan luar negeri Canberra dengan mempertimbangkan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada Selasa (16/10).

Langkah tersebut dinilai ekstrem karena dapat mempengaruhi proses perdamaian Palestina dan Israel. Hingga saat ini, kedua negara memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka nantinya.

Tak hanya itu, rencana Australia itu juga dianggap bisa mempengaruhi hubungan luar negeri Australia dengan negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Indonesia-salah satu sekutu, mitra, sekaligus tetangga terdekat Canberra di kawasan.

Lihat juga: Intelijen Peringatkan Australia Isu Yerusalem Bisa Picu Ricuh

"Tentu ini bisa menjadi pemicu argumen baru antara Indonesia dan Australia. Apalagi tahun ini Indonesia dan Australia tengah berusaha merampungkan kesepakatan kerja sama perdagangan (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA)," ucap dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (17/10).

"Ini (soal pemindahan kedutaan ke Yerusalem) dalam beberapa konteks bisa menghambat relasi kedua negara. Tapi kedua pemerintah pastinya akan memastikan isu-isu seperti ini tidak mempengaruhi negosiasi dan kerja sama yang tengah berjalan."

Teuku menganggap langkah yang diambil Australia hanya menjauhkan Negeri Kanguru dengan negara-negara Muslim terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Lihat juga: TV Australia Sebut Menlu RI Kirim Pesan Marah Soal Yerusalem

Rencana pemindahan kedutaan itu bisa memicu sentimen anti-Australia dalam kalangan masyarakat ketiga negara tersebut yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan dalam berhubungan dengan Australia.

Di kancah internasional, kebijakan Australia ini juga hanya membuat Canberra dikucilkan oleh negara-negara terutama ketika harus berbicara mengenai isu Palestina.

"Indonesia, Malaysia, dan Brunei mayoritas penduduk Muslimnya sangat banyak dan mereka cukup vokal kalau berbicara soal isu Palestina," ucap Teuku.

"Mungkin saja dengan ketidaksukaan atas keputusan Australia ini, masing-masing masyarakat bisa menekan pemerintahnya untuk membatasi relasi dengan Australia. Ini bisa jadi hambatan baru ketika misalkan Indonesia mau menjalin kerja sama dengan Australia."

Kepentingan Pemilu

Sejumlah pihak menganggap rencana pemindahan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem hanya "senjata" Morrison untuk memperkuat kekuasaan dan partainya, Partai Liberal, di parlemen menjelang pemilihan sela pada Sabtu (20/10) mendatang.

Pemilihan tersebut digelar untuk mengisi satu kursi parlemen perwakilan wilayah Wentworth yang ditinggalkan mantan PM Malcolm Turnbull, politikus Liberal.

Calon yang diajukan Liberal untuk mewakili partai dalam perebutan kursi tersebut adalah Dave Sharma, mantan Duta Besar Australia untuk Israel. Ketika masih menjadi dubes, Sharma juga pernah mengajukan proposal pemindahan kedutaan ke Yerusalem.

Namun, proposal itu ditolak Turnbull dan menteri luar negeri Australia saat itu, Julie Bishop.

[Gambas:Video CNN]

Morrison disebut berharap bisa menggaet suara penduduk Wentworth yang memiliki komunitas Yahudi besar dengan mengumumkan rencana relokasi kedutaan tersebut.

"Nampaknya Morrison juga menggunakan isu ini untuk menaikkan rating dia sendiri dan menarik pemilih untuk memenangkan kandidat Liberal dalam pemilihan sela," kata Teuku.

"Sebab, dalam pemilu sela, satu kursi saja itu penting untuk menjamin suara mayoritas partai di parlemen. Sebab, sering kali perebutan kepemimpinan perdana menteri itu dipengaruhi oleh pemilihan sela seperti ini."

Berdasarkan data sensus penduduk, 12,5 persen penduduk Wentworth merupakan orang Yahudi. Kota di barat daya Negara Bagian New South Wales itu memiliki komunitas Yahudi terbesar di Australia. (has)