Dua Pekan Tertahan, Warga AS Pro-Palestina Bisa Masuk Israel

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 12:45 WIB
Dua Pekan Tertahan, Warga AS Pro-Palestina Bisa Masuk Israel Lara Alqasem, mahasiswi asal AS, akhirnya bisa masuk Israel setelah dicegah imigrasi selama dua pekan lebih karena aktivitasnya sebagai pendukung Palestina. (Reuters/Amir Cohen)
Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang mahasiswa asal Amerika Serikat, Lara Alqasem, akhirnya bisa masuk Israel setelah dicegah imigrasi selama dua pekan lebih karena aktivitasnya sebagai pendukung Palestina.

Pengadilan Tinggi Israel menerima banding Alqasem terhadap keputusan imigrasi yang melarangnya masuk ketika tiba di Bandara Ben Gurion Tel Aviv pada 2 Oktober lalu.

Alih-alih meninggalkan Israel, Alqasem memilih ditahan di pusat penahanan bandara sambil mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menentang keputusan Imigrasi tersebut.


"Pengadilan memutuskan mencabut keputusan Menteri Dalam Negeri untuk melarangnya (Alqasem) masuk karena tidak sesuai dengan alasan yang tepat," bunyi pernyataan pengadilan seperti dikutip AFP, Jumat (19/10).
Imigrasi mencegah Alqasem masuk Israel lantaran perempuan 22 tahun itu merupakan pendukung gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi)-sebuah kampanye global yang bertujuan memboikot Israel karena penjajahannya terhadap bangsa Palestina.

Meski demikian, Alqasem memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sesuai.

Alqasem merupakan presiden sebuah kelompok pemerhati hak bangsa Palestina yakni Student for Justice in Palestine (SJP) saat dirinya mengenyam pendidikan sarjana di University of Florida. 
SJP merupakan salah satu kelompok yang mendukung kampanye anti-Israel. Sementara itu, ayah Alqasem merupakan keturunan Palestina.

Tujuannya datang ke Israel adalah untuk melanjutkan studi pascasarjananya di Hebrew University, Yerusalem. Dia mendapat beasiswa untuk program jurusan hak asasi manusia dan keadilan tradisional setelah lulus dari University of Florida.

"Hebrew University menyambut mahasiswa baru kami, Lara Alqasem, yang akan mulai melanjutkan studi masternya jurusan hak asasi manusia dan keadilan tradisional di sekolah hukum kami pekan depan," bunyi pernyataan kampus tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Israel Arie Deri mengecam keputusan pengadilan tinggi tersebut.
"Keputusan untuk mengizinkan siswa yang secara terbuka bertindak melawan negara Israel untuk tetap di dalam negara kami adalah aib," kicau Deri melalui Twitternya.

"Saya akan mencari cara mencegah hal seperti itu terjadi lagi."

Pada maret 2017, parlemen Israel meloloskan kebijakan yang melarang setiap individu pendukung gerakan BDS untuk masuk ke Yerusalem.

Pengacara Alqasem, Ben Hillel, berharap pemerintah Israel akan mempertimbangkan kembali kebijakannya itu.

"Israel memiliki hak untuk mengontrol perbatasannya, tapi hak itu tidak semata-mata memberikan Kementerian Dalam Negeri kewenangan membatasi siapapun yang dianggapnya tidak sesuai," kata Hillel. (rds/has)