Tanggapi Prabowo, Kemlu Tegaskan Posisi RI soal Yerusalem

CNN Indonesia | Jumat, 23/11/2018 09:59 WIB
Tanggapi Prabowo, Kemlu Tegaskan Posisi RI soal Yerusalem Ilustrasi Kemlu RI. (CNNIndonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia dalam menekan Australia terkait rencana pemindahan kedutaan besar untuk Israel ke Yerusalem tetap sama.

"Posisi Indonesia tetap sama," ucap juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (23/11).

Komentar itu diutarakan Arrmanatha menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia seharusnya menghormati kedaulatan Australia, termasuk soal rencana Negeri Kangguru memindahkan kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat berbicara di Forum Ekonomi Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/11).


Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan menganggap rencana kontroversial Australia itu bukan lah masalah bagi Indonesia.

"Saya tidak melihat itu (relokasi kedutaan) sebagai masalah untuk Indonesia," katanya seperti dikutip Brisbane Times.

"Menyangkut relokasi kedutaan, saya belum melihat keputusan akhir Australia terkait pemindahan kedutaannya ke Yerusalem. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia tentunya punya opini sendiri terkait ini, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, kita harus menghormati mereka."
Pernyataan Prabowo tersebut berbeda dengan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini, yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.

Tak lama setelah rencana itu diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam langkah kontroversial Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.
Kesepakatan dagang itu tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan telah digodok kedua negara selama lebih dari satu dekade.

Perjanjian itu dimaksudkan untuk meningkatkan neraca perdagangan kedua negara dalam berbagai bidang mulai dari kerajinan, agrikultur, hingga peternakan.

IA-CEPA sebenarnya telah disepakati pada Agustus lalu dan direncanakan akan diteken oleh PM Scott Morrison dan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini.

Namun, rencana itu diperkirakan meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan waktu pasti perjanjian tersebut disepakati. (rds/has)