Warga Myanmar Boikot Perayaan Maulid Nabi Muhammad

CNN Indonesia | Senin, 26/11/2018 17:58 WIB
Warga Myanmar Boikot Perayaan Maulid Nabi Muhammad Ilustrasi polisi Myanmar. (AFP Photo/STR)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 30 warga Myanmar, termasuk sejumlah biksu dari kelompok Pembela Agama Buddha, menggelar demonstrasi memprotes salah satu gelaran perayaan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Shan Kone, Yangon, pekan lalu.

Kelompok pemerhati hak asasi manusia Burma Human Rights Network (BHRN) menyatakan para pemrotes yang mengenakan topeng itu menuntut otoritas membatalkan acara tersebut.

"Kami mengecam kegagalan pihak berwenang mencegah upaya para anggota 'Pembela Agama Buddha' mengganggu peringatan Hari kelahiran Nabi Muhammad," kata Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (26/11).
Kyaw mengatakan pemboikotan bermula ketika gelaran acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diumumkan secara publik pada Senin (19/11). Kelompok Pembela Agama Buddha langsung mengirimkan pernyataan keberatan kepada sejumlah kantor pemerintah lokal untuk membatalkan acara tersebut.


Pada Rabu sore, para pemrotes berkumpul di Bahan Myo Oo Sasana Monastery, lokasi markas Asosiasi Biksu Buddha Patriotik.

"Dari situ, para pemrotes pergi ke Shan Kone Road di Sanchuang sekitar pukul 16.00 waktu lokal," kata Kyaw Win.
Kyaw Win mengatakan di saat yang sama para warga nasionalis juga mengunggah pesan berbau ujaran kebencian di media sosial. Para pemrotes juga mengajak warga lainnya untuk ikut mendukung aksi pemboikotan.

"Ujaran kebencian itu tampaknya dimaksudkan untuk memicu konflik beragama atau bahkan kekerasan," katanya.
Kyaw Win menyebut insiden ini bukan yang pertama kali terjadi di Myanmar. Pada 2015 lalu, acara Maulid Nabi Muhammad dan forum dialog antar-agama juga batal digelar di Tharkayta karena tekanan dari kelompok nasionalis Buddha. Di tahun kedua, acara serupa juga batal digelar karena alasan yang sama.

"Ini adalah tahun ketiga pemerintahan Partai NLD (partai pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi) berkuasa dan tahun ketiga pula mereka gagal mencegah pengunjuk rasa mengganggu upacara hari besar umat Islam."

Kyaw menganggap "pemerintah Myanmar tidak berusaha melindungi hak-hak umat Muslim untuk bebas beribadah" di negara mayoritas Buddha tersebut. (rds/has)