Melalui pernyataan yang dirilis kantor berita pemerintah KCNA pada Minggu (16/12) kemarin, Kementerian Korut memuji upaya Presiden Donald Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Namun, dalam pernyataan itu, Korut juga mengatakan Kementerian Luar Negeri AS malah nampak hendak membawa hubungan Washington-Pyongyang kembali mundur dengan penjatuhan sanksi tersebut.
"Jika Washington yakin kebijakan penambahan sanksi dan tekanan akan memaksa Korut menyerahkan senjata nuklirnya, itu adalah sebuah kesalahan perhitungan terbesar. Dan ini (sanksi) akan menghalangi jalan menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea selamanya," bunyi pernyataan Kemlu Korut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu pejabat yang terkena sanksi baru AS itu ialah Choe Ryong Hae, salah satu tangan kanan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.
Rencana denuklirisasi Korut disepakati Kim Jong-un dan Trump dalam pertemuan perdana mereka di Singapura pada 12 Juni lalu.
Hal itu menjadikan AS didesak untuk tetap menerapkan tekanan dan sanksi sampai Korut benar-benar mau melucuti senjata nuklir sepenuhnya.
Memenuhi permintaan Kongres AS, pemerintahan Trump berencana menyita aset milik tiga pejabat Korut atas peran mereka yang diduga ikut menutup kebebasan berekspresi di negara terisolasi itu.