Korut Sebut Sanksi Baru AS Bisa Kacaukan Upaya Denuklirisasi

CNN Indonesia | Senin, 17/12/2018 15:13 WIB
Korut Sebut Sanksi Baru AS Bisa Kacaukan Upaya Denuklirisasi Ilustrasi suasana Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Danish Siddiqui)
Jakarta, CNN Indonesia -- Korea Utara menyebut sanksi baru Amerika Serikat terhadap tiga pejabatnya bisa menghambat upaya pelucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea selamanya. Ketiganya dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara.

Melalui pernyataan yang dirilis kantor berita pemerintah KCNA pada Minggu (16/12) kemarin, Kementerian Korut memuji upaya Presiden Donald Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang. Namun, dalam pernyataan itu, Korut juga mengatakan Kementerian Luar Negeri AS malah nampak hendak membawa hubungan Washington-Pyongyang kembali mundur dengan penjatuhan sanksi tersebut.

"Jika Washington yakin kebijakan penambahan sanksi dan tekanan akan memaksa Korut menyerahkan senjata nuklirnya, itu adalah sebuah kesalahan perhitungan terbesar. Dan ini (sanksi) akan menghalangi jalan menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea selamanya," bunyi pernyataan Kemlu Korut.
Kemlu Korut juga menganggap AS sengaja memprovokasi dengan penjatuhan sanksi tersebut.


Dikutip AFP, ancaman Pyongyang itu datang menyusul keputusan Gedung Putih untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap tiga pejabat Korut terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu pejabat yang terkena sanksi baru AS itu ialah Choe Ryong Hae, salah satu tangan kanan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.

Rencana denuklirisasi Korut disepakati Kim Jong-un dan Trump dalam pertemuan perdana mereka di Singapura pada 12 Juni lalu.
Meski begitu, proses denuklirisasi dianggap tidak mengalami kemajuan yang signifikan meski Korut belakangan menutup beberapa situs uji coba senjatanya.

Hal itu menjadikan AS didesak untuk tetap menerapkan tekanan dan sanksi sampai Korut benar-benar mau melucuti senjata nuklir sepenuhnya.

Memenuhi permintaan Kongres AS, pemerintahan Trump berencana menyita aset milik tiga pejabat Korut atas peran mereka yang diduga ikut menutup kebebasan berekspresi di negara terisolasi itu.
Meski dinilai berdampak kecil, penjatuhan sanksi dianggap menjadi simbol kuat dan jelas untuk menekan Korut yang saat ini berusaha membuka diri kepada AS. (rds/ayp)