Demokrasi RI-Malaysia Disebut Terancam Politik Intoleransi

CNN Indonesia | Kamis, 20/12/2018 01:51 WIB
Demokrasi RI-Malaysia Disebut Terancam Politik Intoleransi Ilustrasi gerakan 812. (Mohd RASFAN/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Demokrasi Indonesia dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir dianggap kian terancam intoleransi, terutama akibat praktik politik identitas menjelang masa pemilihan umum.

"Demokrasi Indonesia-Malaysia sedang terancam oleh praktik politik identitas dan intoleransi," kata Senior Program Officer Human Rights & Democracy International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Mugiyanto, dalam diskusi di Jakarta pada Selasa (19/12).

Mugiyanto menuturkan politik identitas bisa menjadi bumerang bagi demokrasi lantaran dapat memecah belah kelompok masyarakat dan berpotensi memberikan ruang diskriminasi bagi kaum minoritas.


Menurut Mugiyanto, politik identitas memang tidak bisa dihindari negara yang memiliki masyarakat beragam. Dia menuturkan praktik politik identitas kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir yang puncaknya terjadi pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Pada momen tersebut, katanya, intoleransi seperti isu SARA, ujaran kebencian, dan berita hoaks marak tersebar di media sosial guna menjatuhkan lawan politik.

Dalam diskusi yang sama, Elsham Salam dari organisasi non-profit Malaysia, Save KL, juga menceritakan bahwa politik identitas masih menjadi salah satu ancaman demokrasi di Negeri Jiran.

Elsham mengatakan bahwa Malaysia baru saja menggelar pemilihan umum bersejarah pada Mei lalu, di mana kaum oposisi berhasil memenangkan pesta demokrasi tersebut dengan mengalahkan koalisi petahana yang telah berkuasa selama 61 tahun terakhir.

Meski begitu, di satu sisi, politik identitas juga masih menjadi momok tersendiri dalam praktik politik Negeri Jiran. Menurut Elsham, hingga kini etnis dan ras masih cukup kuat berpengaruh di kalangan pemilih Malaysia.

Jika hal ini terus dibiarkan, dia khawatir intoleransi bakal semakin merenggangkan masyarakat dan pada akhirnya mengancam demokrasi Malaysia.

Dia juga mengatakan politik identitas semakin terasa ketika oposisi Malaysia mengadakan aksi damai 812 pada 8 Desember lalu dalam rangka merayakan keputusan pemerintah untuk tidak meratifikasi konvensi tentang ras.

Aksi damai yang diklaim dihadiri lebih dari 50 ribu warga Malaysia ini awalnya bertujuan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Media lokal menuturkan kebanyakan kelompok Muslim Malaysia menolak ICERD karena khawatir dapat berdampak pada hak istimewa mereka sebagai masyarakat pribumi.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan ratifikasi ICERD melalui pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada 23 November lalu.

Sebagai masyarakat peduli demokrasi, salah satu yang bisa dilakukan organisasi masyarakat sipil menurut Mugiyanto adalah mengajak warga membangun kontra-narasi melawan gerakan intoleransi, terutama di media sosial.

Mugiyanto juga menuturkan sebagai negara bertetangga yang memiliki tantangan serupa, masyarakat Indonesia dan Malaysia juga bisa bekerja sama untuk mengembangkan aktivitas mempromosikan toleransi. (rds/has)