Protes Penggantian Nama Makedonia di Yunani Berujung Ricuh

CNN Indonesia | Senin, 21/01/2019 12:37 WIB
Protes Penggantian Nama Makedonia di Yunani Berujung Ricuh Kepolisian Yunani menembakkan gas air mata setelah demonstrasi puluhan ribu orang yang menentang penggantian nama Makedonia pada Minggu (20/1) berujung ricuh. (Reuters/Alexandros Avramidis)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menembakkan gas air mata setelah demonstrasi puluhan ribu orang yang menentang penggantian nama Makedonia di depan gedung parlemen Yunani di Athena pada Minggu (20/1) berujung ricuh.

Kepolisian Yunani melaporkan bahwa 10 petugas terluka karena diserang pengunjuk rasa dengan batu dan bom bensin dalam demonstrasi tersebut.

Aksi protes dilakukan menjelang pemungutan suara parlemen untuk meratifikasi kesepakatan penggantian nama Makedonia menjadi Makedonia Utara, atau Kesepekatan Prespes, pada pekan ini.
Mayoritas masyarakat Yunani menganggap nama Makedonia menyiratkan klaim teritorial atas salah satu provinsi mereka yang memiliki nama serupa.


Penyelenggara aksi protes mengonfirmasi setidaknya 100 ribu pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Syntagma sambil mengibarkan bendera kebangsaannya. Namun, polisi memperkirakan jumlah demonstran mencapai 600 ribu.

"Kami tidak dapat menyetujui perjanjian untuk memberikan nama Makedonia kami, sejarah kami. Makedonia adalah bahasa Yunani," tutur Amalia Savria, salah satu pengunjuk rasa, seperti dikutip Reuters.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, nama Makedonia tercatat secara resmi sebagai Bekas Republik Yugoslavia Makedonia (FYROM).

Untuk mengakhiri 28 tahun pertikaian, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengubah nama negara tersebut menjadi Makedonia Utara.

Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah ini juga dapat membuka kesempatan Makedonia bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

"Kesepakatan Prespes adalah langkah bersejarah, tidak hanya untuk kedua negara dan wilayah yang lebih luas, tapi juga untuk Eropa secara keseluruhan. Kesepakatan ini memperkuat hubungan bersahabatan, kerja sama dan stabilitas," tutur Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras.
Penengah pembicaraan antara kedua negara, Diplomat PBB, Matthew Nimetz, mengaku telah menanti-nanti perjanjian ini.

"PBB telah berkomitmen untuk bekerja dengan kedua pihak dalam menyelesaikan perbedaan di antara mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi langkah Tsipras, pihak oposisi beranggapan perdana menteri yang memerintah sejak 2015 itu telah membuat terlalu banyak konsesi.

Pekan lalu Tsipras berhasil lolos dari mosi tidak percaya setelah koalisinya menarik dukungan. (fey/has)