FOTO: Ricuh Aksi Rakyat Hong Kong Tolak RUU Ekstradisi

Reuters & AFP & AP, CNN Indonesia | Senin, 10/06/2019 12:33 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Demonstrasi ratusan ribu warga Hong Kong berlanjut hingga ke Senin dini hari sehingga terjadi bentrokan dengan polisi.

Aksi protes di Hong Kong menolak pengesahan RUU ekstradisi berujung kericuhan pada Senin (10/6) dini hari ketika ratusan demonstran bentrok dengan polisi. (Photo by DALE DE LA REY / AFP)
Bentrok diawali ketika para pengunjuk rasa merangsek melewati garis polisi dan memaksa masuk ke gedung Dewan Legislatif. Aksi itu dihalau polisi dengan menggunakan semprotan merica. (REUTERS/Thomas Peter)
Bentrokan ini mulai terjadi tak lama setelah lewat tengah malam ketika kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa telah merencanakan untuk tetap bertahan di luar kantor parlemen sampai Rabu (12/6). (AP Photo/Vincent Yu)
Demonstrasi berawal dari keresahan warga terhadap aturan ekstradisi. Saat ini, Hong Kong memang tengah menggodok aturan yang memungkinkan proses ekstradisi ke manapun, termasuk China. (REUTERS/Tyrone Siu)
Proposal aturan ini menyulut amarah warga Hong Kong karena khawatir akan sistem pengadilan China yang kerap bias dan dipolitisasi. (Photo by Philip FONG / AFP)
Pihak koordinator demonstrasi menyatakan bahwa aksi ini merupakan unjuk rasa terbesar sejak 1997, ketika warga setempat menolak penyerahan Hong Kong ke China. (REUTERS/Thomas Peter)
Polisi sendiri sudah menyatakan aksi protes ini berakhir pada tengah malam. Karena itu ketika aksi sudah melewati batas waktu, maka harus dibubarkan. (AP Photo/Vincent Yu)
Dewan Legislatif Hong Kong akan menimbang kelayakan Undang-undang Ekstradisi itu pada Rabu pekan ini. Jika disetujui, undang-undang akan ditetapkan pada akhir bulan Juni ini. (AP Photo/Vincent Yu)
Di tengah-tengah aksi protes in, Pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan membatalkan pembahasan rancangan undang-undang mengenai ekstradisi ke China. (AP Photo/Vincent Yu)
Pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa mereka telah mempertimbangkan aspirasi rakyatnya dan akan mengambil kebijakan yang akan memberikan perlindungan bagi mereka. (REUTERS/James Pomfret)