Netanyahu Akan Disidang soal Skandal Korupsi pada Oktober

CNN Indonesia | Rabu, 12/06/2019 00:21 WIB
Netanyahu Akan Disidang soal Skandal Korupsi pada Oktober Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Baz Ratner)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan akan memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan mendengarkan dakwaan terkait dugaan skandal korupsi pada Oktober mendatang. Kuasa hukum Netanyahu, Amit Haddad, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penundaan persidangan, tetapi ditolak.

Haddad memaparkan penolakan jaksa tersebut berarti mereka akan hadir dalam persidangan. Dia mengatakan urusan administratif yang kompleks sebelum menghadapi persidangan menjadi alasan kliennya mengajukan penundaan.

Selain itu, Haddad juga menuturkan bahwa hanya dia yang mewakili sang perdana menteri dalam kasus ini.


Sebelumnya, Kementerian Kehakiman memaparkan Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit. menolak permintaan Netanyahu untuk menunda persidangan pada pekan lalu.
Dikutip AFP, Selasa (11/9), Mandelblit mengatakan "tidak ada hal yang membenarkan untuk menunda atau pergantian waktu persidangan" setelah mempertimbangkan permintaan Netanyahu.

Mandelblit juga sudah memperpanjang waktu bagi Netanyahu untuk merespons seluruh tuduhan korupsi yang mengarah kepadanya dari semula pada Juli lalu menjadi Oktober mendatang.

Mandelblit memang telah lama menyatakan berniat untuk mendakwa Netanyahu terkait skandal korupsi. Hal itu diutarakan Mandelblit enam pekan menjelang pemilihan umum yang berlangsung pada April lalu.

Tuduhan korupsi telah menjerat Netanyahu sejak awal 2017 lalu. Dia diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.
Hadiah-hadiah itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan oleh Netanyahu.

Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai gantinya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.

Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka terlibat suap, rekayasa, dan penyalahgunaan wewenang.

PM Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq Telecom.

Sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita Walla yang terkait dengan Bezeq Telecom.

Meski telah diperiksa sebanyak sembilan kali, Netanyahu belum juga ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kepolisian bahkan telah dua kali merekomendasikan jaksa untuk segera mendakwanya karena bukti sudah cukup.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, berdasarkan konstitusi Israel, seorang PM tidak harus mundur ketika masih berstatus terdakwa. Dia hanya diminta mundur jika dinyatakan bersalah dan setelah melalui proses banding. Hal itu diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun. (rds/ayp)