G20 Sepakat Upayakan Pengurangan Limbah Plastik di Laut

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 16/06/2019 17:41 WIB
G20 Sepakat Upayakan Pengurangan Limbah Plastik di Laut Ilustrasi limbah sampah di laut. (AFP PHOTO / Anthony WALLACE)
Jakarta, CNN Indonesia -- Negara-negara yang tergabung dalam G20 disebut menyetujui kesepakatan untuk mengurangi limbah plastik di laut dalam pertemuan di Jepang. Di kesempatan tersebut, mereka juga membahas keamanan energi menyusul serangan tanker minyak di Teluk Oman.

Jepang mengusulkan 'kerangka kerja yang bisa diterapkan' untuk mengatasi limbah plastik di laut, melibatkan sejumlah negara berkembang dan kurang berkembang. Usulan itu, kata Menteri Lingkungan Yoshiaki Harada, disambut baik oleh negara-negara anggota, Sabtu (15/6) malam.

Keprihatinan internasional terhadap polusi plastik meningkat belakangan ini, terutama setelah China dan beberapa negara lain memberlakukan larangan mengimpor limbah plastik dari luar negeri. Banyak negara, termasuk Jepang sendiri, disebut menyadari sampah plastik semakin menumpuk setelah larangan tersebut dikeluarkan.


Salah satu kekhawatiran terbesar adalah soal mikroplastik, yang terurai menjadi potongan-potongan kecil yang sulit dikumpulkan setelah masuk dalam air. Pasalnya, mikroplastik cenderung menyerap bahan kimia berbahaya, sehingga akhirnya terakumulasi di dalam badan ikan, burung, dan hewan-hewan lain.


Pengajuan ide tersebut, dibuat saat pertemuan selama dua hari di sebuah penginapan di ketinggian Karuizawa, akan menjadi bentuk kerjasama pertama yang bertujuan mengurangi limbah plastik di laut. Gerakan ini diharapkan bisa dimasukkan dalam komunike bersama para menteri G20 pada hari ini, Minggu (16/6).

Dilansir AFP, dalam kesepakatan, para anggota G20 setuju berkomitmen untuk mengupayakan penurunan jumlah limbah plastik yang berakhir menjadi polusi lautan dan akan melaporkan perkembangan upaya mereka secara reguler.

Jika kerangka kerja internasional tersebut disetujui, Hiroaki Odachi dari Greenpeace Jepang mengatakan hal itu akan menjadi 'langkah pertama menuju penyelesaian masalah'. "Tetapi mengingat situasi kritis pencemaran laut dengan plastik, sangat diperlukan membuat rencana aksi yang mengikat secara hukum, dengan jadwal dan tujuan yang jelas," tambahnya.

Dengan hanya sekitar sembilan persen plastik yang bisa didaur ulang, para pegiat lingkungan mengatakan satu-satunya solusi jangka panjang adalah penggunaan yang lebih sedikit, baik oleh perusahaan maupun konsumen.

Menteri Perindustrian Hiroshige Seko yang juga memimpin diskusi dengan Harada, mengungkapkan bahwa Jepang berencana meminta perusahaan-perusahaan untuk mengenakan biaya tambahan untuk tas belanja sekali pakai mulai April 2020.

[Gambas:Video CNN] (rea)