KILAS INTERNASIONAL

Sikap Indonesia Soal Kashmir Sampai Status Zakir Naik

CNN Indonesia | Kamis, 15/08/2019 08:06 WIB
Sikap Indonesia Soal Kashmir Sampai Status Zakir Naik Ilustrasi bentrokan antara penduduk Kashmir dan aparat India. (REUTERS/Danish Siddiqui)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai negara pada Rabu (14/8) kemarin. Mulai dari sikap Indonesia soal Kashmir hingga pemerintah Malaysia pertimbangkan status Zakir Naik. Semua dirangkum CNNIndonesia.com dalam kilas internasional.


1. Indonesia Pilih Bersikap Netral Terkait Konflik Kashmir

Pemerintah Indonesia nampaknya tetap memilih bersikap netral terhadap konflik di kawasan Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan. Kemarin Pakistan membujuk Indonesia untuk membantu menekan India di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencabut status keistimewaan Kashmir.


"Baik terhadap India maupun Pakistan, Indonesia terus mendorong agar keduanya dapat mendahulukan penyelesaian masalah melalui dialog bilateral," tulis Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/8).

"Indonesia juga terus mengimbau agar kedua negara dapat menahan diri," kata Faizasyah.

[Gambas:Video CNN]

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan dia berencana mendekati Indonesia dan Polandia yang kini menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk mendukung Islamabad membawa isu Kashmir ke dewan tersebut.

Selain Indonesia dan Polandia, Qureshi menuturkan Pakistan juga membutuhkan bantuan China sebagai anggota tetap DK PBB terkait hal ini.


2. Petinggi dan Eks Bos Goldman Sachs Jadi Tersangka Skandal 1MDB

Sebanyak 17 mantan pejabat dan pejabat eksekutif anak perusahaan investasi Amerika Serikat, Goldman Sachs, menjadi tersangka dalam kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Pemerintah Malaysia menyatakan mereka dianggap terlibat dalam skandal itu.

Mereka yang menjadi tersangka Kepala Eksekutif Goldman Sachs Internasional Richard Gnodde, Presiden Grup Alibaba sekaligus mantan Direktur Goldman Sachs Asia Michael Evans, dan mantan wakil ketua Grup Goldman Sachs Michael Sherwood.

[Gambas:Video CNN]

Jaksa penuntut Malaysia menjatuhkan dakwaan kepada mereka pada Jumat (9/8) pekan lalu. Mereka menyatakan Goldman Sachs terlibat dalam membantu menggalang dana melalui tawaran obligasi senilai US$6.5 miliar (sekitar 90,9 triliun) untuk 1MDB.

Dakwaan ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Pasar Modal Malaysia dan UU Pelayanan.


3. Perempuan Uighur Klaim Dibikin Mandul di Kamp China

Sejumlah perempuan etnis Uighur yang mengaku pernah ditahan di kamp khusus di Xinjiang, China mengklaim bahwa mereka secara paksa dibuat mandul dengan cara disuntik. Menurut mereka hal itu terjadi ketika mereka berada di kamp.

"Mereka menyuntik kami berkali-kali," ujar Gulbahar Jailova yang sempat ditahan selama lebih dari satu tahun di Xinjiang.

"Kami harus mengeluarkan lengan kami melalui sebuah lubang kecil di pintu. Kami kemudian menyadari bahwa setelah suntikan tersebut, kami tidak mengalami menstruasi lagi," kata wanita berusia 54 tahun itu.

[Gambas:Video CNN]

Dilansir Independent, Rabu (14/8), kejadian serupa juga dialami tahanan lainnya bernama Mehrigul Tursun yang berusia 30 tahun. Melalui sebuah wawancara video dengan lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International di Tokyo, Jepang, Tursun mengaku ketika ia ditahan di kamp pengasingan Xinjiang pada 2017 lalu, ia disuntik dan diberi obat-obatan yang tak diketahui jenisnya.

Tursun yang sekarang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, mengaku setelah disuntik merasa letih dan depresi. Setelah empat bulan kemudian, ia dikeluarkan karena didiagnosa mengalami penyakit mental.

Setelah menjalani pemeriksaan di AS, dokter juga mengkonfirmasi bahwa Tursun memang telah disterilisasi.


4. Malaysia Bahas Status Penduduk Tetap untuk Zakir Naik

Kabinet Malaysia akan membahas masalah status penduduk tetap yang diberikan kepada pemuka agama Islam kontroversial asal India, Zakir Naik.

Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, M. Kulasegaran, mengatakan bahwa permasalahan status bagi Zakir sedang menjadi kontroversi sehingga kabinet harus membicarakannya dalam rapat kemarin, Rabu (14/8).

Kontroversi ini mengemuka setelah Zakir memicu perseteruan karena mengkritik HIndu di negara-negara Asia memiliki "hak seratus kali lipat" ketimbang minoritas Muslim di India.

Zakir lantas menyebut warga Hindu di Malaysia lebih percaya pada pemerintahan India ketimbang jajaran kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad. (ayp/ayp)