PBB Rapat Tertutup Soal Sengketa Kashmir yang Memanas

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hari ini, Jumat (16/8), bakal menggelar rapat tertutup untuk membahas keputusan India mencabut status daerah istimewa dari wilayah Jammu dan Kashmir. Agenda itu dilaporkan digelar atas permintaan China dan Pakistan.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (16/8), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sudah mengimbau India dan Pakistan saling menahan diri supaya konflik di kawasan Kashmir tidak semakin meruncing. Dia juga menyoroti soal pembatasan akses jalan serta telekomunikasi dan internet, termasuk penerapan jam malam oleh India.

Lihat juga: Menlu Panggil Dubes India dan Pakistan Bahas Konflik Kashmir

Guna menengahi perseteruan antara India dan Pakistan dalam sengketa wilayah Kashmir, DK PBB menerbitkan sejumlah resolusi pada 1948 dan 1950. Salah satunya mengatur soal jajak pendapat untuk menentukan masa depan kaum Muslim di kawasan itu.

Ada juga resolusi yang mengatur supaya India dan Pakistan tidak membuat pernyataan atau melakukan tindakan yang bisa menyebabkan situasi di Kashmir memburuk. PBB menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Kashmir sejak 1949 untuk memantau gencatan senjata antara India dan Pakistan.

"Pakistan tidak akan memancing perseteruan. Namun, India jangan menganggap sikap kami sebagai kelemahan," tulis Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, dalam surat yang ditujukan kepada DK PBB pada Selasa lalu.

Lihat juga: Pakistan Siap Perang Jika India Berulah di Kashmir

"Jika India memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer, Pakistan akan menanggapi dengan segenap kemampuan untuk membela diri," lanjut isi surat itu.

Meski hidup bertetangga, relasi India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Wilayah Kashmir dibagi dua untuk India dan Pakistan.

Kedua negara juga tercatat telah berperang sebanyak dua kali pada 1947 dan 1999 silam demi memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

[Gambas:Video CNN] (ayp/ayp)