Malaysia Bidik Proyek Besar jika Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Malaysia sudah ancang-ancang membidik sejumlah proyek infrastruktur jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Proyek itu nantinya bakal fokus pada penyediaan listrik dan jalan lintas negara.

Menteri Kebudayaan, Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga Negara Bagian Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, menyatakan kabar pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan adalah kabar baik. Menurut dia, Sarawak bisa mengambil keuntungan ekonomi dari keputusan Presiden Jokowi.

Lihat juga: Pemerintah Cuma Gelontorkan Rp93 T untuk Ibu Kota Baru

"Jika rencana pemindahan ibukota Indonesia benar-benar terwujud, hal itu bakal membawa keuntungan ekonomi bagi Sarawak dan Sabah yang bertetangga dengan Kalimantan," kata Hamzah, seperti dilansir New Straits Times, Jumat (16/8).

Hamzah menyatakan Malaysia bisa menjual daya listrik, jika produksinya berlebih, dari pembangkit tenaga air Bakun di Belaga kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, dia menyatakan bisa saja nantinya pemerintah kedua negara membangun proyek bersama jalan lintas batas dan bandara, untuk memperbaiki transportasi.

"Rencana itu memang visioner. Tapi bagaimanapun juga kami tidak berani berspekulasi, tetapi akan terus bersiap. Ini seperti pasar lunak. Gagasan seperti ini bisa mempengaruhi industri," ujar Hamzah.

Lihat juga: Pemerintah Targetkan Ibu Kota Baru Mulai Dibangun pada 2021

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia, Baru Bian, juga menyatakan menyambut baik rencana Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Jika rencana itu terwujud, maka dia menyatakan sudah siap menggarap proyek jalan tol Trans Kalimantan, yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Kalimantan, hingga Brunei Darussalam.

Presiden RI Joko Widodo menyebut Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah jadi wilayah paling siap untuk menjadi ibu kota baru dari sisi luas wilayah. Namun, menurutnya banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sebuah kawasan jadi ibu kota menggantikan DKI Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pembangunan (groundbreaking) infrastruktur ibu kota baru bisa dimulai pada 2021 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah memastikan hanya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp93 triliun untuk membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Jumlah tersebut akan berasal dari alokasi APBN tahun berjalan (multiyears). (ayp/dea)