Abbas Kecam AS karena Hapus Palestina dari Daftar Negara
CNN Indonesia
Selasa, 27 Agu 2019 10:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Mahmoud Abbas mengecam Amerika Serikat karena menghapus Palestina dari daftar negara-negara dalam situs resmi pemerintahannya.
Melalui pernyataan, juru bicara Kantor Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh, mengatakan keputusan itu menggambarkan "kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Amerika."
"Langkah ini menunjukkan pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, tetapi sepenuhnya selaras dengan rencana ekstremis sayap kanan Israel" kata Rudeineh pada Senin (26/8).
Dikutip kantor berita Xinhua, pernyataan itu diutarakan Palestina menyusul laporan Radio Israel yang menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri AS menghapus referensi wilayah Palestina atau Otoritas Palestina di situs resminya.
Rudeineh menuturkan langkah pemerintahan AS "untuk menekankan isolasi di tengah pengakuan internasional terhadap Palestina."
[Gambas:Video CNN]
Ia mengatakan AS seharusnya tahu bahwa tidak akan ada perdamaian, keamanan, dan stabilisasi di Timur Tengah tanpa pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap langkah tersebut dilakukan Amerika guna "mengimplementasikan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan melarikan diri dari tanggung jawabnya."
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap langkah AS menghapus nama negaranya dari daftar negara di Timur Tengah memperjelas agenda Israel untuk mendiskriditkan Palestina.
"Menghapus Palestina dari daftar negara Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri AS itu bukan terkait kepentingan nasional Amerika. Ini terkait memajukan agenda permukiman Israel," kata Erekat melalui Twitternya.
"Memutuskan untuk tidak melihat kebenaran tidak berarti menghilangkan keberadaan (Palestina)," ujarnya menambahkan.
Palestina memutus hubungan politiknya dengan Amerika setelah Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017 lalu.
AS juga turut memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Sejak itu, AS terus menekan pemerintahan Abbas untuk tetap berunding dalam proses perdamaian dengan Israel.
Namun, Abbas menolak seluruh upaya perdamaian yang digagas AS. Ia menganggap Gedung Putih sudah tidak netral sehingga tidak bisa jadi pihak ketiga yang menengahi konflik Palestina-Israel. (rds/dea)
Melalui pernyataan, juru bicara Kantor Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh, mengatakan keputusan itu menggambarkan "kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri Amerika."
"Langkah ini menunjukkan pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, tetapi sepenuhnya selaras dengan rencana ekstremis sayap kanan Israel" kata Rudeineh pada Senin (26/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudeineh menuturkan langkah pemerintahan AS "untuk menekankan isolasi di tengah pengakuan internasional terhadap Palestina."
[Gambas:Video CNN]
Ia mengatakan AS seharusnya tahu bahwa tidak akan ada perdamaian, keamanan, dan stabilisasi di Timur Tengah tanpa pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menganggap langkah tersebut dilakukan Amerika guna "mengimplementasikan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan melarikan diri dari tanggung jawabnya."
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap langkah AS menghapus nama negaranya dari daftar negara di Timur Tengah memperjelas agenda Israel untuk mendiskriditkan Palestina.
"Menghapus Palestina dari daftar negara Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri AS itu bukan terkait kepentingan nasional Amerika. Ini terkait memajukan agenda permukiman Israel," kata Erekat melalui Twitternya.
"Memutuskan untuk tidak melihat kebenaran tidak berarti menghilangkan keberadaan (Palestina)," ujarnya menambahkan.
Palestina memutus hubungan politiknya dengan Amerika setelah Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017 lalu.
AS juga turut memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Sejak itu, AS terus menekan pemerintahan Abbas untuk tetap berunding dalam proses perdamaian dengan Israel.
Namun, Abbas menolak seluruh upaya perdamaian yang digagas AS. Ia menganggap Gedung Putih sudah tidak netral sehingga tidak bisa jadi pihak ketiga yang menengahi konflik Palestina-Israel. (rds/dea)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK