Sudan Bentuk Tim Independen Usut Penembakan Demonstran
CNN Indonesia
Senin, 23 Sep 2019 11:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Sudan membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki kasus penembakan terhadap demonstran, dalam unjuk rasa besar-besaran terhadap mantan Presiden Omar al-Bashir, yang terjadi pada Juni lalu. Keputusan itu diambil karena tuntutan kelompok pegiat setempat yang terus menuntut adanya penyelidikan mandiri, meski militer telah melakukan investigasi sebelumnya.
Tim penyelidikan yang dibentuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok ini terdiri dari tujuh anggota yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, hakim, kejaksaan, dan anggota independen.
"Ini adalah tim independen yang dibentuk berdasarkan apa yang disebut sebagai deklarasi konstitusional," tulis media pemerintah SUNA, seperti dilansir AFP, Senin (23/9).
Tim tersebut akan bekerja dalam kurun tiga bulan dan menyampaikan laporan penyelidikan.
Insiden yang terjadi pada 3 Juni lalu berawal saat sebuah pasukan menyerang para demonstran yang berunjuk rasa di depan markas angkatan bersenjata di Khartoum.
Berdasarkan data yang dihimpun para dokter yang terkait gerakan tersebut, sekitar 127 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka dalam kejadian itu. Namun, otoritas mengeluarkan jumlah kematian yang lebih sedikit.
Dewan Militer yang melakukan penyelidikan awal menemukan bahwa unit paramiliter Pasukan Gerak Cepat (RSF) terlibat dalam penembakan tersebut.
Kemudian jaksa yang memimpin penyelidikan menyatakan bahwa seorang jenderal RSF memerintahkan seorang kolonel secara terpisah untuk membubarkan massa. Namun, dilaporkan ternyata tidak ada satu pun perwira tinggi RSF yang memerintahkan hal itu.
Akibat aksi unjuk rasa itu, militer Sudan lantas mengkudeta Omar al-Bashir yang saat itu menjadi presiden. Selepas kudeta sempat terjadi ketegangan antara kelompok sipil dan angkatan bersenjata mengenai pembagian kekuasaan.
Setelah melalui perundingan alot, akhirnya militer dan kelompok sipil Sudan sepakat berbagi kekuasaan. Mereka juga berjanji akan menggelar pemilihan umum terbuka.
[Gambas:Video CNN]
Kini Omar al-Bashir sedang menghadapi proses peradilan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dia saat ini ditahan di lokasi yang dirahasiakan. (fls/ayp)
Tim penyelidikan yang dibentuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok ini terdiri dari tujuh anggota yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, hakim, kejaksaan, dan anggota independen.
"Ini adalah tim independen yang dibentuk berdasarkan apa yang disebut sebagai deklarasi konstitusional," tulis media pemerintah SUNA, seperti dilansir AFP, Senin (23/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Insiden yang terjadi pada 3 Juni lalu berawal saat sebuah pasukan menyerang para demonstran yang berunjuk rasa di depan markas angkatan bersenjata di Khartoum.
Berdasarkan data yang dihimpun para dokter yang terkait gerakan tersebut, sekitar 127 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka dalam kejadian itu. Namun, otoritas mengeluarkan jumlah kematian yang lebih sedikit.
Dewan Militer yang melakukan penyelidikan awal menemukan bahwa unit paramiliter Pasukan Gerak Cepat (RSF) terlibat dalam penembakan tersebut.
Kemudian jaksa yang memimpin penyelidikan menyatakan bahwa seorang jenderal RSF memerintahkan seorang kolonel secara terpisah untuk membubarkan massa. Namun, dilaporkan ternyata tidak ada satu pun perwira tinggi RSF yang memerintahkan hal itu.
Akibat aksi unjuk rasa itu, militer Sudan lantas mengkudeta Omar al-Bashir yang saat itu menjadi presiden. Selepas kudeta sempat terjadi ketegangan antara kelompok sipil dan angkatan bersenjata mengenai pembagian kekuasaan.
Setelah melalui perundingan alot, akhirnya militer dan kelompok sipil Sudan sepakat berbagi kekuasaan. Mereka juga berjanji akan menggelar pemilihan umum terbuka.
[Gambas:Video CNN]
Kini Omar al-Bashir sedang menghadapi proses peradilan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dia saat ini ditahan di lokasi yang dirahasiakan. (fls/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK