Kronologi Rencana Pemakzulan Trump

CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 13:37 WIB
Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan memulai proses pemakzulkan terhadap Presiden Donald Trump. Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Leah Millis)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.

Rencana ini muncul setelah Trump diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghalangi bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. 

Trump disebut meminta Ukraina menyelidiki dugaan korupsi putra Joe Biden , Hunter Biden, yang diduga dibuat-buat.


Usul penyelidikan untuk memakzulkan Trump disetujui Dewan Perwakilan pada Selasa (24/9) kemarin setelah melalui proses pemungutan suara. Sebanyak 170 dari 235 anggota DPR AS mendukung upaya pemakzulan terhadap Trump.

Joe Biden, mantan Wakil Presiden AS itu menjadi salah satu rival utama Trump dalam Pemilu 2020 mendatang.


"Perbuatan yang dilakukan Trump memperlihatkan dia tidak jujur dan mengkhianati sumpah jabatan, keamanan nasional, dan integritas pemilihan umum kita," kata Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, seperti dilansir dari AFP, Rabu (25/9).

Skandal ini mulai terungkap berkat laporan seorang agen intelijen pada Agustus lalu kepada Direktur Badan Pusat Antiterorisme Nasional, Joseph Maguire. Dia melaporkan hasil sadapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy pada 25 Juli.

Saat itu, Trump dilaporkan mendesak Zelensky untuk menyelidiki kasus korupsi yang diduga dilakukan Hunter di mana dia menjadi anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma. Namun, Trump tidak mempunyai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan Hunter.

[Gambas:Video CNN]

Laporan itu pun sampai ke tangan Kongres. Seharusnya, Maguire melaporkan aduan kepada komisi intelijen Dewan Perwakilan AS paling lama enam hari sejak dia menerimanya. Namun, dia tidak melakukannya dan entah bagaimana caranya laporan itu tetap sampai ke tangan legislatif.

Menurut The Guardian, isi laporan itu menyatakan Trump delapan kali mengontak Zelenskiy, dan memintanya untuk membuka penyelidikan dugaan korupsi terhadap Hunter Biden.

Dewan sudah menegur Gedung Putih terkait persoalan itu, namun mereka menolak berkomentar. Trump sendiri mengakui pernah berbincang dengan Zelensky dan membahas soal Biden melalui telepon.


Namun, dia membantah menekan Zelensky untuk mengabulkan permintaannya dengan ancaman akan menahan bantuan untuk pemerintah Ukraina, dan berdalih hal itu dilakukan supaya negara-negara Eropa lebih giat membantu.

Sampai saat ini belum ditemukan bukti Joe dan Hunter terlibat korupsi di Burisma. Tiga tahun lalu Kejaksaan Agung Ukraina memang mengusut dugaan korupsi di perusahaan tersebut.

Saat itu AS dan sejumlah negara Barat mendesak Ukraina untuk mengganti jaksa yang mengusut kasus itu. Saat itu Biden masih menjabat sebagai wakil presiden.

Trump menduga Biden terlibat dalam penggantian jaksa itu. Namun, hal ini membuat motif Trump bersifat politis, sebab Joe diperkirakan menjadi lawan kuat bagi dia dalam pilpres AS pada 2020.

Sebulan setelah menelepon Zelenskiy, Trump menghentikan bantuan militer bagi Ukraina sebesar US$250 juta (sekitar Rp3,5 triliun). Namun, bantuan itu saat ini sudah cair.


Kini Trump justru mempersoalkan tentang sang pengadu. Dia juga curiga dengan motif sang pengadu membuat laporan itu.

Trump meminta agar DPR AS mengungkap identitas agen tersebut. Namun, Ketua DPR menentangnya. (dea)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK