Pasang Surut Hubungan Militer AS dan Kurdi Suriah

CNN Indonesia | Sabtu, 12/10/2019 19:14 WIB
Pasang Surut Hubungan Militer AS dan Kurdi Suriah Ilustrasi anggota Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang merupakan gabungan milisi Kurdi Suriah dan Arab. (Fadel SENNA / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukan dari wilayah perbatasan antara Suriah dan Turki pada awal pekan ini. Berselang tiga hari, militer Turki menjalankan 'Operation Peace Spring' terhadap wilayah utara Suriah yang dikuasai pasukan Kurdi.

Dari pandangan kelompok Kurdi Suriah, keputusan ini menunjukkan bagaimana AS kembali mengingkari komitmen dan dukungan terhadap warga Kurdi untuk kesekian kalinya, serta relasi antardua wilayah yang terus mengalami pasang surut selama berpuluh-puluh tahun.

Hubungan antara AS dan etnis Kurdi di Suriah dapat ditelisik sejak 1963. Dikutip dari The Washington Post, awal hubungan mulai terbentuk ketika pemerintah AS menyarankan para warga etnis Kurdi untuk mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Partai Ba'ats, sebuah gerakan politik di Irak yang beraliran nasionalis-sekuler.


Pendekatan ini mulai dilakukan pasca penggulingan Abdel Karim Kassem dari posisi pemimpin Irak.


Warga Kurdi mengikuti saran AS yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian antara Partai Demokrat Kurdi (KDP) dengan pemerintah Irak yang baru pada 1970. Kesepakatan ini dilakukan dengan bantuan Saddam Hussein yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Irak.

Beberapa tahun kemudian, pemerintah AS yang saat itu dipimpin presiden Richard Nixon menganggap Partai Ba'ats sebagai ancaman, sehingga presiden dan petinggi Iran mulai mendanai pemberontak Kurdi untuk meminta otonomi dari pemerintah Irak.

Akan tetapi, dukungan itu hanya berlangsung sampai 1975. Setelah Iran dan Irak menandatangani Perjanjian Aljazair, AS menghentikan dukungan terhadap pemberontak Kurdi.

Hal ini memicu perpecahan di dalam masyarakat Kurdi dan terbuka peluang serangan baru dari pemerintahan baru yang dipimpin Hussein.

Pemerintahan Irak melancarkan berbagai serangan brutal terhadap warga Kurdi tidak lama setelahnya, termasuk menggunakan senjata kimia secara massal pada 1988. Sejak saat itu pula, AS memutus semua hubungan resmi dengan Kurdi.

[Gambas:Video CNN]

Pada 1990, AS dengan Kurdi mulai menunjukkan tanda-tanda rujuk setelah pendudukan Kuwait oleh Irak yang memicu Perang Teluk Pertama. Di saat yang sama, pasukan Kurdi dan Syiah Irak sempat merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah yang telah kalah perang.

Pemberontakan itu tidak mendapat dukungan AS.

Hubungan AS dan Kurdi kembali membaik ketika AS mendukung kelompok oposisi Kongres Nasional Irak yang mendesak otonomi bagi warga Kurdi. Namun, perpecahan di dalam Irak muncul pada 1996 dengan penyerangan terhadap KDP yang dibantu tentara Saddam Hussein.

AS pun kembali menolak mendukung pihak pemberontak.

AS menyerbu Irak pada 2003 dan menggaet milisi Kurdi untuk menjadi sekutunya. Dalam invasi ini, mereka bekerja sama untuk melawan pemerintahan Hussein dan akhirnya mampu menggulingkannya.

Kemudian pada 22 September 2014, presiden AS Barack Obama yang masih menjabat saat itu memberikan dukungan kepada pasukan Kurdi berupa kerja sama militer untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Dikutip Associated Press, AS melakukan hampir 17 ribu penyerangan ke berbagai lokasi di Suriah.

Selain mengirimkan ribuan tentara, Wall Street Journal melaporkan bahwa AS juga mulai memasok senjata api dan membantu pelatihan pasukan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG).

Serangan udara juga dilakukan untuk melemahkan kekuatan ISIS.

Akan tetapi, warga Kurdi kembali tidak mendapat dukungan ketika memilih untuk memerdekakan diri dalam sebuah referendum pada September 2017. Saat itu, AS menyatakan netral sedangkan Irak tidak setuju atas terhadap keputusan tersebut.

Ketegangan hubungan AS dan pasukan Kurdi semakin diperparah dengan keputusan Presiden Donald Trump yang mengumumkan untuk memulangkan para tentara dari Suriah melalui akun Twitter pribadinya.

Pasang Surut Hubungan Militer Amerika Serikat - Kurdi SuriahPasukan Demokratik Suriah (SDF) yang terdiri dari etnis Kurdi dan Arab saat berperang melawan ISIS di Baghouz. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

"Sekarang waktunya tentara kami untuk kembali pulang," demikian cuitannya pada 19 Desember 2018 lalu.

Rencana itu sempat terhenti ketika penasihat pertahanan nasional AS saat itu, John Bolton, mengungkapkan pada 6 Januari 2019 bahwa tentara AS tidak akan meninggalkan Suriah sampai para militan ISIS telah dikalahkan. Ia juga menjamin keamanan semua pasukan Kurdi yang bertugas.

Lima hari setelahnya, seorang pejabat kementerian pertahanan AS mengatakan bahwa penarikan kargo militer dari Suriah sudah dimulai. Ini menunjukkan adanya penarikan berbagai elemen militer secara bertahap. (fls/ayp)