Parlemen Sri Lanka Sebut Intelijen Gagal Cegah Bom Paskah
CNN Indonesia
Jumat, 25 Okt 2019 18:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Sri Lanka menemukan indikasi kekeliruan yang dilakukan kepala Badan Intelijen, Nilantha Jayawardena, karena gagal mencegah teror bom di sejumlah gereja dan hotel saat Paskah pada 21 April lalu. Insiden itu menewaskan 269 orang dan melukai hampir 500 orang.
Dilansir Associated Press, Jumat (25/10), komisi investigasi parlemen Sri Lanka menyatakan Jayawardena sebenarnya sudah menerima laporan tentang ancaman serangan kelompok teror pada 4 April, 17 hari sebelum peristiwa itu terjadi.
Akan tetapi, Jayawardena disebut tidak menyampaikan informasi itu kepada polisi atau militer. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata dia sudah pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki terduga pelaku teror sekaligus ulama yang dianggap garis keras, Mohamed Zahran.
Mereka menyatakan Dewan Keamanan Sri Lanka menggelar rapat pada 9 April lalu. Saat itu menteri pertahanan setempat meminta Jayawardena memberikan taklimat perihal Zahran. Meski begitu, Jayawardena tidak hadir dan hanya menyatakan akan memberikan penjelasan tertulis.
"Jika masalah itu didiskusikan, kemungkinan kami bisa mengambil langkah untuk mencegah serangan saat Paskah," demikian isi laporan komisi investigasi itu.
Zahran adalah pemimpin kelompok Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) yang diduga menjadi pelaku teror. Dia dilaporkan tewas karena turut menjadi salah satu eksekutor bom bunuh diri.
[Gambas:Video CNN]
Badan Intelijen Sri Lanka juga disebut sengaja tidak melaporkan potensi serangan teror kepada angkatan bersenjata dua hari sebelum kejadian.
Pada 20 April, Jayawardena baru memberi tahu kepolisian Sri Lanka ada ancaman serangan teror pada saat Paskah.
Baru pada pagi hari Jayawardena mengontak Menteri Pertahanan, Hemasiri Fernando, dengan mengatakan hal yang sama.
Dalam laporan hasil investigasi disebutkan Fernando beberapa menit setelah menerima telepon Jayawardena, dia mendapat kabar sudah terjadi sejumlah ledakan bom di sebuah hotel di Colombo.
Komisi itu mengusulkan supaya dilakukan reformasi di bidang keamanan dan intelijen, memperbaiki pengawasan transaksi keuangan, dan menyoroti kegiatan keagamaan yang cenderung membawa paham radikal.
Serangan itu terjadi di tiga gereja dan hotel di Ibu Kota Colombo. Pelaku bom bunuh diri diduga sebanyak tujuh orang.
Komisi parlemen juga menyatakan Presiden Maithripala Sirisena dianggap gagal dalam tugas sebelum terjadi serangan teror itu. Dia diduga sengaja tidak melibatkan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe karena tidak disertakan saat menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional.
Konflik politik antara Sirisena dan Wickremesinghe diduga menyebabkan pemerintah gagal mengantisipasi serangan teroris. Keduanya berasal dari partai yang saling berseberangan dan membentuk pemerintahan bersama pada 2015.
Akan tetapi, keduanya berselisih dan puncaknya Sirisena memecat Wickremesinghe pada Oktober 2018. Wickremesinghe menggugat keputusan itu dan menang sehingga jabatannya dipulihkan.
Sejak itu, Sirisena tidak pernah lagi mengikutsertakan Wickremesinghe dalam rapat terbatas bidang keamanan. (ayp/ayp)
Dilansir Associated Press, Jumat (25/10), komisi investigasi parlemen Sri Lanka menyatakan Jayawardena sebenarnya sudah menerima laporan tentang ancaman serangan kelompok teror pada 4 April, 17 hari sebelum peristiwa itu terjadi.
Akan tetapi, Jayawardena disebut tidak menyampaikan informasi itu kepada polisi atau militer. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata dia sudah pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki terduga pelaku teror sekaligus ulama yang dianggap garis keras, Mohamed Zahran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika masalah itu didiskusikan, kemungkinan kami bisa mengambil langkah untuk mencegah serangan saat Paskah," demikian isi laporan komisi investigasi itu.
Zahran adalah pemimpin kelompok Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) yang diduga menjadi pelaku teror. Dia dilaporkan tewas karena turut menjadi salah satu eksekutor bom bunuh diri.
[Gambas:Video CNN]
Badan Intelijen Sri Lanka juga disebut sengaja tidak melaporkan potensi serangan teror kepada angkatan bersenjata dua hari sebelum kejadian.
Pada 20 April, Jayawardena baru memberi tahu kepolisian Sri Lanka ada ancaman serangan teror pada saat Paskah.
Baru pada pagi hari Jayawardena mengontak Menteri Pertahanan, Hemasiri Fernando, dengan mengatakan hal yang sama.
Dalam laporan hasil investigasi disebutkan Fernando beberapa menit setelah menerima telepon Jayawardena, dia mendapat kabar sudah terjadi sejumlah ledakan bom di sebuah hotel di Colombo.
Komisi itu mengusulkan supaya dilakukan reformasi di bidang keamanan dan intelijen, memperbaiki pengawasan transaksi keuangan, dan menyoroti kegiatan keagamaan yang cenderung membawa paham radikal.
Serangan itu terjadi di tiga gereja dan hotel di Ibu Kota Colombo. Pelaku bom bunuh diri diduga sebanyak tujuh orang.
Komisi parlemen juga menyatakan Presiden Maithripala Sirisena dianggap gagal dalam tugas sebelum terjadi serangan teror itu. Dia diduga sengaja tidak melibatkan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe karena tidak disertakan saat menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional.
Konflik politik antara Sirisena dan Wickremesinghe diduga menyebabkan pemerintah gagal mengantisipasi serangan teroris. Keduanya berasal dari partai yang saling berseberangan dan membentuk pemerintahan bersama pada 2015.
Akan tetapi, keduanya berselisih dan puncaknya Sirisena memecat Wickremesinghe pada Oktober 2018. Wickremesinghe menggugat keputusan itu dan menang sehingga jabatannya dipulihkan.
Sejak itu, Sirisena tidak pernah lagi mengikutsertakan Wickremesinghe dalam rapat terbatas bidang keamanan. (ayp/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK