Kamboja Bebaskan Tokoh Oposisi Kem Sokha dari Tahanan Rumah

CNN Indonesia | Minggu, 10/11/2019 14:42 WIB

Pemerintah Kamboja membebaskan pemimpin oposisi Kem Sokha dari status tahanan rumah. Sebelumnya, ia ditahan atas tuduhan pengkhianatan negara.

Kem Sokha. (AFP PHOTO / TANG CHHIN Sothy).

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kamboja membebaskan pemimpin oposisi Kem Sokha setelah menjadi tahanan rumah selama lebih dari dua tahun atas tuduhan pengkhianatan negara.

"Dia sekarang dapat berpergian ke seluruh penjuru negeri (Kamboja)", ujar Juru Bicara Pengadilan Kota Phnom Penh kepada AFP, dikutip Minggu (10/11).

Sebelumnya, Kem Sokha ditahan karena dituduh ingin menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen pada 3 September 2017 lalu.

Pemimpin partai oposisi utama Kamboja Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) ini sempat di tahan di penjara terpencil sebelum akhirnya menjadi tahanan rumah. Saat menjadi tahanan rumah ia dilarang untuk berbicara kepada media.

Lihat juga:

Warga Jepang Mulai Berkumpul Jelang Parade Kaisar Naruhito

Hun Sen telah membubarkan CNRP pada November 2017 lalu.

Meski dapat keluar rumah, pada keputusan pengadilan terbaru, Kem Sokha dilarang meninggalkan Kamboja dan mengikuti aktivitas politik.

Pengacara Kem Sokha, Pheng Heng mengonfirmasi hal tersebut dan menyebut sejumlah restriksi telah diangkat. Namun, larangan berpolitik masih belum jelas.

Kelompok kanan mengatakan sistem hukum di Kamboja saat ini diatur oleh Hun Sen.

Lihat juga:

Hindari Kecanduan, China Buat Aturan Bermain Gim Online

Keputusan pembebasan Kem Sokha datang saat mitra politiknya Sam Rainsy tiba di Malaysia pada 9 November 2019 kemarin.

Rainsy tinggal di Perancis sejak 2015 untuk menghindari penjara atas tuduhan yang disebutnya berlatar belakang politis.

Rainsy berencana bertemu dengan Dewan Rakyat Malaysia pekan ini. Namun, masih belum jelas bagaimana ia bisa kembali ke Kamboja. Ia juga tidak memberikan komentar terkait Kem Sokha.

Hun Sen sendiri telah meminta pemerintah negara anggota ASEAN untuk menangkap Rainsy yang dituding telah berupaya melakukan kudeta pemerintahan.
[Gambas:Video CNN]
Anggota Dewan Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dan mantan anggota dewan Filipina Teddy Baguilat menyebut keputusan pengadilan terkait Kem Sokha menyesatkan dan merupakakan upaya untuk menghindari sanksi.

"Ini merupakan langkah sinis lain yang dicoba Hun Sen dan menipu komunitas internasional," ujarnya.