KILAS INTERNASIONAL
Kamboja Protes RI hingga China Desak Bos Huawei Dibebaskan
CNN Indonesia
Jumat, 08 Nov 2019 06:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Kamis (7/11) kemarin. Mulai dari Pemerintah Kamboja protes Indonesia karena biarkan buronan politik, Mu Sochua, berkegiatan hingga China desak PM Kanada bebaskan bos Huawei. Semua dirangkum CNNIndonesia.com dalam kilas internasional.
1. Kamboja Protes Indonesia Bolehkan Aktivitas Buronan Politik
Pemerintah Kamboja melalui kedutaan besar mereka di Jakarta memprotes pemerintah Indonesia karena membiarkan salah satu tokoh oposisi dan buronan politik, Mu Sochua, masuk dan berkegiatan. Mereka bahkan sempat meminta Polri untuk menangkap Mu Sochua.
"Sangat disayangkan bahwa Indonesia, sebagai sesama negara anggota ASEAN, membiarkan Mu Sochua masuk dan menggelar aksi anti pemerintah Kamboja di Jakarta, meski sudah ada surat perintah penangkapan terhadapnya," demikian isi surat keterangan pers Kedutaan Besar Kamboja, Kamis (7/11).
2. Mahathir Belum Siap Serahkan Kekuasaan ke Anwar Ibrahim
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan belum terpikir mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sampai bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya. Dia pernah berjanji dalam kampanye akan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, dan tidak menyelesaikan masa jabatan.
"Kapan waktu saya lengser tergantung dari masalah yang kami hadapi. Saya punya pengalaman menyelesaikan masalah keuangan, jadi mereka berharap saya menyelesaikan problem itu sebelum mengundurkan diri," kata Mahathir seperti dilansir Asia One, Kamis (7/11).
3. PM Trudeau Berkuasa Lagi, China Desak Bebaskan Bos Huawei
Pemerintah China kembali mendesak Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, untuk segera membebaskan salah satu petinggi perusahaan teknologi Huawei, Meng Wanzhou. Desakan itu disampaikan setelah Trudeau dan Partai Liberal kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum pada Oktober lalu.
[Gambas:Video CNN]
"Kami mendesak supaya pemerintah Kanada mengambil langkah serius untuk segera membebaskan Meng Wanzhou, dan membiarkan dia kembali ke China dengan selamat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, seperti dilansir Associated Press, Kamis (7/11). (dea)
1. Kamboja Protes Indonesia Bolehkan Aktivitas Buronan Politik
Pemerintah Kamboja melalui kedutaan besar mereka di Jakarta memprotes pemerintah Indonesia karena membiarkan salah satu tokoh oposisi dan buronan politik, Mu Sochua, masuk dan berkegiatan. Mereka bahkan sempat meminta Polri untuk menangkap Mu Sochua.
"Sangat disayangkan bahwa Indonesia, sebagai sesama negara anggota ASEAN, membiarkan Mu Sochua masuk dan menggelar aksi anti pemerintah Kamboja di Jakarta, meski sudah ada surat perintah penangkapan terhadapnya," demikian isi surat keterangan pers Kedutaan Besar Kamboja, Kamis (7/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan belum terpikir mengundurkan diri dari jabatannya saat ini sampai bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya. Dia pernah berjanji dalam kampanye akan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, dan tidak menyelesaikan masa jabatan.
"Kapan waktu saya lengser tergantung dari masalah yang kami hadapi. Saya punya pengalaman menyelesaikan masalah keuangan, jadi mereka berharap saya menyelesaikan problem itu sebelum mengundurkan diri," kata Mahathir seperti dilansir Asia One, Kamis (7/11).
3. PM Trudeau Berkuasa Lagi, China Desak Bebaskan Bos Huawei
Pemerintah China kembali mendesak Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, untuk segera membebaskan salah satu petinggi perusahaan teknologi Huawei, Meng Wanzhou. Desakan itu disampaikan setelah Trudeau dan Partai Liberal kembali berkuasa setelah memenangkan pemilihan umum pada Oktober lalu.
[Gambas:Video CNN]
"Kami mendesak supaya pemerintah Kanada mengambil langkah serius untuk segera membebaskan Meng Wanzhou, dan membiarkan dia kembali ke China dengan selamat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, seperti dilansir Associated Press, Kamis (7/11). (dea)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK