KILAS INTERNASIONAL

WNI Disandera Minta Bantuan hingga Eks Staf Inggris Disiksa

CNN Indonesia | Jumat, 22/11/2019 08:39 WIB
WNI Disandera Minta Bantuan hingga Eks Staf Inggris Disiksa Ilustrasi. (Istockphoto/ Sakhorn38)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada Kamis (21/11) kemarin. Mulai dari WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf minta bantuan Presiden Joko Widodo sampai mantan staf konsulat Inggris disiksa intelijen China. Semua dirangkum CNNIndonesia.com dalam kilas internasional.


1. Tiga WNI Disandera Abu Sayyaf Minta Jokowi Bayar Tebusan

Tiga nelayan asal Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan mereka. Ketiga WNI itu bernama Maharudin Lunani (48), sang anak bernama Muhammad Farhan (27), dan seorang lainnya bernama Samiun Maneu (27).


Dalam sebuah video yang beredar di Facebook pada akhir pekan lalu, ketiga WNI itu terlihat tengah duduk jongkok bertelanjang dada. Sementara itu, tiga pria berdiri mengawasi di belakang mereka sambil memegang senapan.

"Kami bekerja di Malaysia. Kami ditangkap Kelompok Abu Sayyaf pada 24 September 2019. Kami harap bos kami bantu kami untuk bebaskan kami," ucap Samiun menggunakan bahasa Indonesia dalam video tersebut.

"Dan juga Presiden Republik Indonesia tolong kami supaya kami bebas dari sini. Kelompok Abu Sayyaf menuntut 30 juta peso sebagai tebusan (Rp8,3 miliar)," paparnya menambahkan.

Dikutip dari The Star, kelompok Abu Sayyaf menangkap Maharudin, Farhan, dan Samiun ketika ketiganya tengah melaut dan memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah.


2. Suu Kyi Pimpin Delegasi Myanmar Hadapi Gugatan soal Rohingya

Pemimpin Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, dilaporkan akan memimpin langsung tim hukum negaranya dalam menghadapi gugatan terkait dugaan genosida etnis Rohingya di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Selain menjabat sebagai penasihat negara, Suu Kyi juga menjabat sebagai menteri luar negeri Myanmar.

Berdasarkan pengumuman kantor Suu Kyi yang diunggah di Facebook, perempuan peraih Nobel Perdamaian itu akan memimpin pengacara internasional dalam kapasitasnya sebagai menlu.

"Langkah ini adalah sebagai upaya membela kepentingan nasional Myanmar berkaitan dengan pengungsi dari negara bagian Rakhine (tempat krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis Rohingya berlangsung)," bunyi pengumuman singkat Myanmar tersebut pada Rabu (20/11).

[Gambas:Video CNN]

Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis Rohingya dan minoritas Muslim lainnya di Rakhine kembali memburuk pada pertengahan 2017 lalu.

Krisis kemanusiaan itu dipicu oleh operasi militer Myanmar yang ingin meringkus kelompok teroris pelaku penyerangan sejumlah pos keamanan di Rakhine.

Sejumlah kalangan dan pegiat hak asasi manusia juga mempertanyakan sikap Suu Kyi terkait Rohingya.

Bahkan beberapa lembaga memutuskan mencabut lagi gelar yang mereka berikan karena kecewa dengan sikap Suu Kyi dalam menangani krisis Rohingya.


3. Mantan Staf Konsulat Inggris Mengaku Disiksa Intelijen China

Seorang mantan staf Konsulat Inggris di Hong Kong, Simon Cheng, mengaku ditangkap dan disiksa oleh intelijen China. Dia menyatakan aparat Negeri Tirai Bambu berusaha mengorek informasi soal dugaan keterlibatan Inggris dalam aksi unjuk rasa yang sudah terjadi di wilayah itu selama lebih dari lima bulan.

Seperti dilansir Associated Press, Kamis (21/11), pengakuan Simon itu disampaikan secara tertulis melalui akun Facebook dan wawancara dengan stasiun televisi. Simon menyatakan dia sempat bekerja sebagai staf bidang perdagangan dan penanaman modal.

Simon mengatakan, selama 15 hari disekap dia disiksa dengan berbagai macam cara. Dia dibebaskan pada Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Mata saya ditutup selama interogasi. Saya selalu berkeringat dan sangat lelah, pusing hingga sulit bernapas," kata Simon.

Kementerian Luar Negeri China membantah seluruh pengakuan Simon.

"Duta besar kami untuk Inggris akan mengajukan protes untuk memperlihatkan keberatan kami atas tuduhan keliru tersebut dan terkait masalah Hong Kong akhir-akhir ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang. (ayp/ayp)