Israel Larang Pejabat Malaysia Masuk ke Palestina

Jakarta, CNN Indonesia -- Israel menolak memberi izin pejabat Malaysia untuk masuk ke Ramallah, Palestina. Pejabat Malaysia dilarang mengunjungi kantor Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Dikutip dari The Jerusalem Post, tindakan itu sebagai balasan atas pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang dianggap antisemitisme atau anti-Yahudi.

Lihat juga: Israel Berencana Bangun Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat

"Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah memimpin kebijakan anti-Israel dan antisemitisme, termasuk melarang delegasi atletik Israel memasuki negaranya," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, Senin (2/11).


Menurut Kemlu Israel, pernyataan Mahathir itu membuat negaranya murka sehingga mereka melarang warga Malaysia menginjakkan kaki di wilayah Israel.
[Gambas:Video CNN]
"Tidak mengizinkan warga Malaysia masuk ke Israel, dan mendeklarasikan permusuhan dengan nada antisemit," kata Kementerian Luar Negeri Israel.

Akibat pelarangan itu, Malaysia akhirnya membuka Kedutaan Besar untuk Palestina di Amman, Yordania. Akan tetapi Keputusan Kementerian Luar Negeri Israel itu tidak berlaku untuk wisatawan Malaysia.

Lihat juga: Mahathir Mimisan Saat Konferensi Pers, Dievakuasi Ajudan

Mahathir Mohamad pernah menyebut orang Yahudi "berhidung kait." Pemimpin berusia 93 tahun itu juga menganggap orang-orang Yahudi memerintah dunia dengan kuasa. Kata dia, orang Yahudi membuat orang lain bertarung dan kehilangan nyawa untuk mereka.

"Orang-orang Yahudi melakukan banyak kesalahan," kata Mahathir di Universitas Cambridge pada Juni lalu. Saat itu dia juga sesumbar akan menyerang Israel jika bisa.

Lihat juga: Mahathir Sentil AS Soal Klaim Pemukiman Israel di Palestina

Pada Januari kemarin, pemerintah Malaysia melarang atlet Israel ikut serta dalam pertandingan olahraga di Negeri Jiran.

Larangan itu diterapkan setelah sebelumnya Malaysia memutuskan tidak mengizinkan atlet renang Israel mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu. (dea)